Ketua DPR: Partai Non-Koalisi Jokowi Berpeluang Jadi Pimpinan MPR
Reporter
Budiarti Utami Putri
Editor
Syailendra Persada
Senin, 13 Mei 2019 12:54 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo menjelaskan ihwal posisi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Bamsoet, sapaan Bambang, mengatakan pemilihan pimpinan MPR dilakukan dengan musyawarah dan sistem paket sehingga partai-partai di luar koalisi Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin berpeluang menempati jabatan tersebut.
Baca: Kata TKN Soal Polling Daftar Calon Menteri Jokowi - Ma'ruf Amin
"Kalau MPR koalisi nonkoalisi bisa punya kesempatan membuat paket karena kan ada DPD (Dewan Perwakilan Daerah) juga," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019.
Aturan pemilihan pimpinan MPR ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3 pasal 427C.
Adapun untuk mekanisme pemilihan pimpinan diatur dalam UU MD3 pasal 427D. Dalam beleid ini, pimpinan DPR dijabat oleh perwakilan dari partai pemenang pemilihan legislatif, sedangkan posisi wakil diberikan kepada partai yang menempati posisi kedua hingga kelima dalam pileg.
"Pemenang pemilu adalah ketuanya, yang dua tidak empat lima itu adalah nomor perolehan suara parpol yang masuk ke DPR," kata Bamsoet. Politikus Partai Golkar ini memastikan tak ada revisi UU MD3 di periode DPR sekarang.
Posisi pimpinan MPR ini sempat diperbincangkan pascapertemuan Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan seusai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih, Murad Ismail dan Barnabas Orno di Istana Negara pada Rabu, 24 April 2019.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, mengklaim mengetahui percakapan Zulkifli dan Jokowi. "Zulkifli Hasan meminta kursi pimpinan MPR," kata Karding.
Simak juga: Rombak Kabinet Usai Lebaran, Jokowi Ingin Menteri Milenial
Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan Jokowi sempat menyampaikan isi pertemuan itu saat berjumpa dengan TKN di Rumah Heritage, Menteng, Jakarta, 28 April lalu. "Pak Jokowi bilang bahwa Pak Zulkifli berpesan agar PAN tidak ditinggalkan," kata Rofiq menirukan ucapan Jokowi.
