Izin FPI Hampir Habis, Ketua Umum: Kami Siapkan Perpanjangan

Selasa, 7 Mei 2019 22:21 WIB

Massa dari Front Pembela Islam serta Majelis Pemuda Pecinta Rasulullah berorasi di depan Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, dalam rangka pemeriksaan Bahar bin Smith pada Kamis, 6 Desember 2018. Tempo/Adam Prirea

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Front Pembela Islam atau FPI Sobri Lubis mengatakan tengah menyiapkan izin perpanjangan organisasi kemasyarakatan atau ormas FPI yang akan segera berakhir.

Sobri berujar keperluan administrasi untuk perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar itu akan diajukan sebelum habis masa berlakunya.
Baca : Izin FPI Hampir Habis, Begini Aturan Perpanjangan SKT Ormas

"Nanti sebelum habis, sebagaimana biasanya kami akan masukkan kembali, daftar ulang lagi, sebelum habis waktu. Biasa prosedur itu," kata Sobri di depan rumah calon presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa malam, 6 Mei 2019.

Sobri mengklaim ormasnya selalu mengikuti prosedur. Kendati begitu, dia tak merinci kapan perpanjangan izin itu akan diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Kabar berakhirnya izin FPI ini beredar melalui petisi di situs change.org. Petisi itu mengajak publik menolak perpanjangan izin dengan alasan FPI merupakan kelompok radikal, pendukung kekerasan, dan pendukung Hizbut Tahrir Indonesia. Dari 75 ribu tanda tangan yang ditargetkan, petisi ini sudah mendapat lebih dari 61 ribu dukungan pada pukul 21.00 WIB malam ini.

Ketua Umum Front Pembela Islam Jakarta Sobri Lubis, Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif, dan Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Yusuf Martak, dan sejumlah tokoh islam lain, saat konferensi pers Ijtima Ulama 3, di Tebet, Jakarta Selatan, Senin, 29 April 2019. Tempo/Egi Adyatama

Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri Lutfi membenarkan kabar bahwa izin FPI hampir berakhir. "Iya, akan berakhir pada Juni," kata Lutfi lewat pesan teks kepada Tempo, Selasa, 7 Mei 2019.

Sobri menanggapi enteng adanya masyarakat yang menolak perpanjangan izin FPI. Sobri mengklaim yang menjadi harapan masyarakat ialah agar FPI bertambah kuat dan besar. Dia juga mengklaim kegiatan-kegiatan FPI selama ini di jalur hukum, damai, aman, tentram, dah mendapatkan simpati warga.
Simak juga :
Izin Ormas FPI di Kementerian Dalam Negeri Berakhir Bulan Depan

"Mungkin orang-orang yang doyan maksiat ya biasanya mereka yang minta supaya FPI dibubarkan. Enggak masalah," kata dia.

Sobri juga mengatakan FPI optimistis tak akan kesulitan dalam pengajuan izin SKT tersebut. "Ikuti prosedur aja, santai saja. Jadi FPI semuanya jalur, jalurnya prosedural. Insya Allah taala buat FPI normal-normal saja. Karena dari dulu kami di atas jalur hukum," ucap Sobri.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | AHMAD FAIZ

Berita terkait

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

3 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

6 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

6 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

12 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

14 hari lalu

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

"Terbukti secara sah dan meyakinkan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan surat tuntutan pada Kamis, 18 April 2024.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

15 hari lalu

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

24 hari lalu

Penjelasan Kemendagri soal Pejabatnya Jadi Saksi Prabowo-Gibran di Sidang MK

Pada sidang pekan lalu, Gani membantah ada mobilisisasi atau pengerahan Pj. kepala daerah untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

35 hari lalu

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

35 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

35 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pj Kepala Daerah Penuhi Anggaran Pilkada Serentak 2024

Anggaran Pilkada serentak 2024 sebanyak 40 persen berasal dari APBD 2023, dan 60 persen dari APBD 2024.

Baca Selengkapnya