TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria menjadi tersangka suap proyek pembangunan Masjid Agung Solok dan Jembatan Ambayan. Dia disangka menerima suap sebanyak Rp 460 juta dari Pemilik Dempo Grup, Muhammad Yamin Kahar terkait proyek tersebut.

Baca juga: KPK Sita Dokumen Proyek dari Rumah Bupati Solok Selatan

“Dalam proses penyidikan tersebut, KPK menetapkan MZ dan MYK menjadi tersangka,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, di kantornya, Selasa, 7 Mei 2019.

Basaria menuturkan kasus bermula ketika Pemerintah Kabupaten Solok mencanangkan beberapa proyek, di antaranya proyek pembangunan Masjid Agung Solok dengan nilai proyek Rp 55 miliar dan proyek Jembatan Ambayan dengan nilai Rp 14,8 miliar pada 2018. Pada Januari 2018, Basaria menyebut Muzni menemui Yamin untuk menawarkan proyek Masjid Agung Solok. Lalu, pada Maret 2018, Muzni kembali menawarkan proyek Jembatan Ambayan. Yamin berminat menggarap dua proyek itu.

Atas kesepakatan itu, KPK menduga Muzni memerintahkan bawahannya untuk memenangkan perusahaan Yamin dalam lelang dua proyek tersebut. KPK mengatakan beberapa kali Muzni juga menagih fee proyek dari Yamin baik secara langsung maupun lewat perantara.

Menurut Basaria, Yamin selanjutnya menyerahkan uang suap kepada Muzni dalam periode April hingga Juni 2019 dengan total Rp 460 juta. Suap itu merupakan realisasi pembayaran untuk proyek Jembatan Ambayan. Sedangkan untuk proyek Masjid Agung, KPK menduga Yamin telah memberikan duit Rp 315 juta kepada bawahan Muzni yang merupakan pejabat di Pemkab Solok.

Baca juga: KPK Menggeledah Rumah Pribadi Bupati Solok Selatan

Basaria berujar dalam proses penyidikan kasus ini, Muzni telah mengembalikan duit sejumlah Rp 440 juta ke KPK. Duit itu diduga merupakan sebagian dari uang suap yang diterima Muzni. Saat ini, KPK belum menahan Muzni maupun Yamin. Namun, keduanya telah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan oleh KPK sejak 3 Mei 2019.

Sebelumnya Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria mengatakan dirinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. "Saya pasti taat hukum dan sangat menghormati proses hukum di KPK," ujar dia di Padang Aro, Senin, 6 Mei 2019.