Soal Pemindahan Ibu Kota, Sandiaga: Pemerintah Seperti Kurang Isu

Sabtu, 4 Mei 2019 15:10 WIB

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berbincang dengan media usai berolahraga di kediamannya, Jalan Jenggala II, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi, 4 Mei 2019.TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menilai, saat ini bukan waktu yang tepat bagi pemerintah membahas rencana pemindahan ibu kota. Musababnya, kata dia, saat ini sedang fokus membahas pemilihan umum dan mengawal proses rekapitulasi suara.

Baca: Sandiaga Anggap Rekonsiliasi Jokowi - Prabowo Tak Perlu Perantara

"It's not the time," ujar Sandiaga Uno sambil menggerak-gerakkan telunjuk seolah mengaduk sesuatu di telapak tangannya, saat berbincang-bincang dengan media di kediamannya, Jalan Jenggala II, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi, 4 Mei 2019.

Bagi Sandiaga, rencana pemindahan ibu kota bukanlah sesuatu hal yang mudah diputuskan. "Ada waktu yang tepat untuk berbicara hal tersebut dan harus disampaikan kepada masyarakat lengkap dengan pertimbangannya, cost-nya dan lain sebagainya," kata dia.

Selain itu, kata Sandiaga, pemerintah harus melakukan jajak pendapat atau referendum, musababnya seluruh rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan di mana ibu kota.

"Tetapi tadi kenapa saya begini (menggerak-gerakkan telunjuk seolah mengaduk sesuatu di telapak tangannya), karena ini mengolah-olah saja, kayak kekurangan isu saja, ditambahin isu seperti ini," ujar Sandiaga Uno.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon juga berpendapat bahwa ide Presiden Joko Widodo atau Jokowi memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa, hanya pengalihan isu saja.

"Pengalihan isu. Dulu, kan, begitu, ngomong-ngomong lalu ngilang. Karena ini dagelan. Pemerintahan dagelan," kata Fadli usai mengikuti peringatan Hari Buruh di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Mei 2019.

Musababnya, menurut politikus Partai Gerindra itu, pemindahan Ibu Kota harus ada kajian mendalam dan serius. Karena itu, ia yakin pemerintah tidak akan merealisasikan rencana itu dalam waktu dekat.

Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa dalam rapat terbatas yang diadakan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019.

Alasan pemindahan ke luar Pulau Jawa karena Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya sudah padat penduduk. Bahkan, Jakarta dengan jumlah penduduk 10,2 juta jiwa merupakan kota dengan kepadatan pendudukan keempat tertinggi di dunia.

Simak juga: Sandiaga Bilang Telah Meminta Bertemu Ma'ruf Amin Lewat 17 Orang

Masalah lainnya adalah kemacetan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyebutkan kerugian ekonomi akibat kemacetan saja pada 2013 mencapai Rp 56 triliun. Selain itu, daya dukung lingkungan Jakarta dinilai sudah tidak baik karena masalah banjir.

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

6 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

9 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

13 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

16 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya