Fadli Zon: Bagi Saya Salah Input Situng KPU Bukan Kelalaian

Jumat, 3 Mei 2019 16:03 WIB

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon berfoto bersama pendukung seusai Salat Jumat di Masjid Al Azhar, Jakarta Selatan, Jumat, 19 April 2019. Tempo/Irsyan Hasyim

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Fadli Zon menyayangkan salah input data di Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng KPU.

Baca: Datang ke KPU, Fadli Zon Cek Cara Kerja Situng KPU

Fadli beranggapan salah input data bukanlah kelalaian melainkan bentuk kecurangan dalam Pemilu. "Bagi saya, sebetulnya salah input itu adalah salah satu bentuk kecurangan, bukan kelalaian. Ini kecurangan karena salah inputnya ini cukup masif," kata anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno saat menyambangi kantor KPU RI, Jakarta pada Jumat, 3 Mei 2019.

Sebelumnya, memang ditemukan sejumlah kesalahan memasukkan data yang dilakukan panitia penghitung suara di daerah. Kesalahan itu diantaranya terjadi di lima daerah, yakni di Maluku, NTB, Jawa Tengah, Riau, dan Jakarta Timur. KPU memastikan, kesalahan data itu disebabkan oleh kelalaian teknis petugas dalam memasukkan data.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan terlalu dini menyimpulkan Pemilu kali gagal dan banyak kecurangan. Ia menilai terlalu cepat jika menyimpulkan hal seperti itu.

Advertising
Advertising

"Menyimpulkan bahwa Pemilu 2019 gagal, Pemilu 2019 curang, menurut saya, terlalu dini," katanya dalam diskusi 'Silent Killer Pemilu Serentak' di d'Consulate, Jakarta, Sabtu, 27 April 2019.

Situng merupakan sistem penghitungan yang dilakukan KPU dengan cara menscan dan mengupload formulir C1 di setiap TPS. Situng dipergunakan untuk menampilkan hitung suara atau real count berdasar formulir C1.

Kendati demikian, Situng bukan sistem penghitungan yang akan menjadi dasar penetapan suara terbanyak di Pemilu. Penetapan suara terbanyak akan dihitung berdasarkan sistem penghitungan manual berjenjang. Hasil penghitungan ini pun akan memakan waktu selama kurang lebih 35 hari.

Walaupun akan dilakukan rekapitulasi manual, menurut Fadli, Situng ini harus diaudit dan dicek. "Kalau barang yang bermasalah, ya sebaiknya dihentikan. Jangan sampai menimbulkan keresahan masyarakat gara-gara situng yang salah hitung," kata dia.

Baca: Ketua KPU Sebut Terlalu Dini Simpulkan Pemilu 2019 Gagal

Untuk itu, kata Fadli Zon, dia sengaja mendatangi kantor KPU untuk melihat bagaimana cara proses penghitungan suara KPU melalui Situng. Fadli menyebut, kedatangannya tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan. "Kalau nanti dalam prosesnya kami temukan ada yang tidak transparan, kami perlu mengambil langkah lain," ujar dia.

Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

7 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

8 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

1 hari lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

Said Iqbal berharap Prabowo-Gibran dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan baik dalam lima tahun ke depan.

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

1 hari lalu

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

2 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

2 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya