Mulai Tahun Ini, Napi Korupsi Diusahakan Dibui di Nusakambangan

Selasa, 30 April 2019 19:59 WIB

Petugas kepolisian Indonesia berjaga-jaga di pelabuhan feri Wijayapura, Ciacap, Jawa Tengah, 28 Juli 2016. Penjagaan pelabuhan yang menjadi pintu masuk menuju pulau Nusakambangan diperketat menjelang ekesekusi mati tahap III. REUTERS/Darren Whiteside

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengusulkan agar para koruptor (napi korupsi) dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas) yang ada di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Ia beralasan pengamanan di sana dianggap lebih ketat ketimbang di tempat lain sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan terpidana korupsi.

Baca juga: Fakta-fakta di Balik 40 Caleg Eks Napi Korupsi

"Yang saya perhatikan memang di sana ada beberapa kategori lapas, ada yang super maximum security, maximum security, dan medium security," kata dia dalam diskusi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 30 April 2019.

Menurut Agus, melihat kasus-kasus sebelumnya, saat ini napi korupsi terkesan seperti raja di dalam lapas. Memiliki harta yang banyak membuat mereka bisa membayar napi lain untuk bekerja kepadanya atau menyuap penjaga.

"Oleh karena itu saya berpikir, wah ini kalau khusus (napi) Tipikor juga ada di Nusakambangan itu lebih baik," ucap dia.

Advertising
Advertising

Agus menuturkan ia telah bicara dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sri Puguh Utami terkait ide ini. Ia berharap gagasan itu bisa direalisasikan tahun ini.

"Nanti kami putuskan saja, pimpinan akan instruksikan pada jaksa KPK supaya mulai tahun 2019 ini agar eksekusinya (terpidana) langsung dimasukkan ke sana (Lapas Nusakambangan)," kata dia.

Sri menjelaskan ide Agus tersebut bisa direalisasikan tergantung pembahasan komitmen antara KPK dan Kemenkum HAM. "Ketika Lapas Sukamiskin dianggap sudah tidak tepat lagi, monggo nanti tentu bapak Menteri Hukum dan HAM (putuskan). Artinya semua bisa ditempatkan di sana," ujar dia.

Sri mengatakan di Pulau Nusakambangan ada satu lapas berkapasitas 711 orang yang saat ini masih diisi narapidana dari berbagai macam kasus. Ia menyatakan pihaknya siap jika nantinya lapas tersebut akan dikhususkan untuk napi korupsi. "Jadi kami tunggu dulu keputusan bersama," tuturnya.

Berita terkait

ICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkat Singnifikan 5 Tahun Terakhir

24 menit lalu

ICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkat Singnifikan 5 Tahun Terakhir

Pada 2023. ICW mencatat ada 791 kasus korupsi, 1.695 tersangka dan kerugian negara Rp 28,4 triliun.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

1 hari lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

1 hari lalu

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK

Baca Selengkapnya

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

1 hari lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

1 hari lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

1 hari lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

1 hari lalu

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

Penyitaan rumah dalam dugaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka. Apa landasan penyitaan aset tersangka korupsi?

Baca Selengkapnya

2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?

1 hari lalu

2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?

Windy Idol dan Nayunda Nabila Nizrinah terseret dalam dugaan kasus korupsi yang berbeda hingga diperiksa KPK. Apa sangkut pautnya?

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

2 hari lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.

Baca Selengkapnya