INFO NASIONAL – Upaya pemerintah mengakselerasi pembangunan dengan melibatkan peran swasta masih terkendala. Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, dalam kelompok kerja (Pokja) IV yang diketuai oleh Menteri Kemenkumham RI yakni Yasonna Laoly belum tuntas menangani 148 kasus dari 324 laporan yang masuk, baru 164 kasus diselesaikan. Diduga, oknum yang “kebal hukum” jadi penghambat utama.

Pengamat Hukum Juniver Girsang mengatakan hanya presiden yang dapat mengatasi persoalan hukum antara pemerintah dan swasta. “Kita butuh pemimpin yang tegas dan, berani menindak orang yang melakukan sesuatu karena ada kepentingan. Jangan diam, jangan dibela. Kalau dibiarkan, tentu orang itu tidak akan takut kepada peraturan,” ujarnya dalam acara Ngobrol Tempo bertajuk “Kepastian Hukum Investasi antara BUMN dengan Swasta”, Sabtu, 27 April silam. Peraturan yang berlaku selama ini, menurut Juniver, sudah bagus. Tapi saat muncul sengketa, kerap kali ada kekuatan yang melindungi oknum tersebut.

Pengamat ekonomi Faisal Basri menambahkan, saatnya Presiden Joko Widodo mengatasi kelompok kepentingan yang selama ini memperlambat gerak ekonomi. Ia juga mengusulkan presiden membentuk unit khusus yang dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran sengketa bisnis. Menurutnya, Ombudsman yang berwenang mengawasi penyelenggaraan dan pelayanan publik tidak memiliki kewenangan yang cukup kuat karena sebatas memberikan rekomendasi.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah sengketa antara BUMN, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan investor swasta PT Karya Tekhnik Utama (KTU), tentang perusahaan patungan bersama yakni PT. Karya Citra Nusantara (KCN). Masalah yang berlangsung lebih dari tujuh tahun ini dianggap sangat merugikan investor swasta.

Juniver Girsang selaku kuasa hukum KCN telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di tingkat pengadilan negeri (PN), majelis hakim menjatuhkan sanksi bagi KCN dan Menteri Perhubungan untuk membayar denda sebesar Rp 773 miliar. Selain itu Dirut KCN Widodo Setiadi dilaporkan ke Bareskrim, KPK, juga kejaksaan agung.

Sementara itu, Direktur The National Maritime Institue (NAMARIN) Siswanto Rusdi mengusulkan pembangunan pelabuhan diserahkan pada swasta. Peran pemerintah sebatas inisiator. Ini lebih efektif dibanding memicu pendanaan pembangunan dari APBN.

Adapun Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Keuangan Koordinator Bidang Perekonomian RI, mengatakan sistem online single submission (OSS) sebagai solusi paling tepat meminimalisir kolusi dan korupsi.. “Perizinan face to face (tatap muka) itu yang berbahaya,” ujarnya.

Sengketa KBN dengan KCN adalah satu dari kasus yang belum dapat diselesaikan Pokja IV. Masalah ini berawal dari tender KBN pada 2004 untuk perluasan Pelabuhan Marunda. PT Karya Teknik Utama (KTU) sebagai pemenang tender berencana mengembangkan pelabuhan di lahan milik KBN sepanjang 1.700 meter (dari Cakung Drain hingga Sungai Blencong).

Dalam mitra kerja sama, disepakati pembagian saham 85 persen untuk KTU, sedangkan KBN memperoleh 15 persen. Kedua pihak juga membentuk KCN. Pergantian direksi pada 2012 mengubah drastis kesepakatan itu. Direktur utama KBN HM Sattar Taba meminta perubahan kepemilikan saham untuk KBN menjadi 50,5 persen dan 49,5 persen untuk KTU. Dengan posisi saham lebih dari 35 persen, KBN wajib membayar Rp 206 miliar. Kesepakatan itu ditolak Menteri BUMN saat itu, sehingga kepemilikan saham kembali seperti semula 85:15 persen.

Sejak saat itu pembangunan pelabuhan oleh KCN mendapat banyak hambatan, termasuk perizinan. Padahal dalam perjanjian awal kerjasama KBN - KTU tahun 2005, pihak yang wajib mengurus perizinan adalah KBN. Sengketa kian rumit, sehingga Presiden Joko Widodo batal menghadiri ground breaking pada 2017, karena mendapatkan informasi yang tidak akurat dari KBN. Tidak terlaksananya ground breaking tidak membuat KCN tidak mematuhi kewajibannya sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP), maka dari itu KCN pun menandatangani konsesi (sesuai UU No. 17 Tahun 2008). Pemberian konsesi dari Kementerian Perhubungan membuat KBN melayangkan gugatan dengan tiga tuntutan, yaitu menghentikan operasional pelabuhan dan pembangunan, membatalkan konsesi, menyita jaminan pier 1,2, dan 3, dan mendaulat KBN adalah pemilik sah seluruh dermaga pier 1, 2 dan 3.

Pengadilan memutuskan, investasi swasta atas pelabuhan marunda yang telah menghabiskan dana sebesar Rp 3,5 triliun dan dibangun oleh KTU dengan Non APBD dan APBN musnah seketika karena seluruhnya menjadi milik KBN. Tak hanya kehilangan investasi, Pengadilan bahkan memerintahkan KCN dan Kementerian Perhubungan secara tanggung renteng membayar ganti rugi untuk KBN senilai Rp 773 miliar akibat Konsesi yang telah berjalan dua tahun sebelumnya.

“Jangan sampai swasta yang diundang pemerintah dan telah berinvestasi trilyunan justru membutuhkan perlindungan hukum dari hukum itu sendiri,” kata Juniver. (*)