91 Petugas KPPS Meninggal Dunia, Terbanyak di Jawa Barat

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Amirullah

Selasa, 23 April 2019 06:35 WIB

Anggota KPPS menunjukkan surat suara kepada para saksi saat dilakukan perhitungan lanjutan di TPS bersebelahan dengan Pos TNI AL Pusong di Desa Pusong Baru, Lhokseumawe, Aceh, Kamis, 18 April 2019. ANTARA/Rahmad

TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia usai Pemilu 2019 mencapai 91 orang. Jumlah tersebut adalah data hingga Senin, 22 April 2019 pukul 16.15 WIB, dengan jumlah terbanyak berasal dari Jawa Barat.

Baca: Diduga Kelelahan, 2 Petugas KPPS Indramayu Meninggal Dunia

Di provinsi tersebut, jumlah petugas KPPS yang meninggal adalah 28 orang, diikuti Jawa Tengah 17 orang, dan Jawa Timur 14 orang sebagai tiga provinsi dengan jumlah kematian KPPS yang terbesar.

Dari catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), tiga daerah ini memang menjadi provinsi dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) terbanyak. Dari 809.500 TPS di seluruh Indonesia, sebanyak 17 persen atau 138.050 berada di Jawa Barat. Setelah itu, Jawa Timur dengan 130.012 TPS dan Jawa Tengah 115.391 TPS.

Sementara, jumlah petugas KPPS yang sakit usai Pemilu 2019 mencapai 374 orang. Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah menempati urutan dua teratas, masing-masing 128 dan 83 orang. Sehingga, jumlah petugas KPPS yang sakit dan meninggal dunia dalam Pemilu 2019 ini mencapai 465 orang.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan, potensi kejadian seperti itu sebenarnya sudah sempat diantisipasi KPU. Salah satunya, KPU sempat menyusun perencanaan anggaran yang berkaitan dengan sistem kerja KPPS. Bahkan, dalam menyeleksi anggota KPPS, pihaknya mencari orang yang secara fisik dan mental betul-betul sehat.

“Ketika kami memilih itu memang mencari orang-orang yang sehat fisiknya, sehat mentalnya. Karena sehat fisiknya saja juga beresiko kalau orang ditekan kanan-kiri gampang down, nggak bisa,” ujar Arief di Jakarta pada Sabtu, 20 April 2019.

Baca: 51 TPS di NTT Pemilu Ulang Karena KPSS Biarkan Orang Luar Nyoblos

KPU, kata Arief, sebenarnya pernah mengusulkan adanya anggaran untuk asuransi bagi KPPS. “Sebetulnya sejak awal menyusun anggaran, kami minta ada asuransi. Tapi kan karena berbagai macam, hal itu tidak bisa, maka kami mengusulkan agar bisa diberi santunan,” kata Arief.

Berita terkait

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

6 menit lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

1 jam lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

2 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

3 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

3 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

4 jam lalu

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

Kata KPU soal gugatan PDIP di PTUN

Baca Selengkapnya

PDIP Gugat KPU di Pileg Kalsel, Klaim 15.690 Suara Beralih ke PAN

5 jam lalu

PDIP Gugat KPU di Pileg Kalsel, Klaim 15.690 Suara Beralih ke PAN

PDIP menggugat KPU karena dinilai keliru dalam menghitung suara PAN di gelaran Pileg Kalsel.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Gugatan PDIP ke KPU di PTUN dan Prediksi Pakar

5 jam lalu

Perjalanan Gugatan PDIP ke KPU di PTUN dan Prediksi Pakar

Berikut perjalanan gugatan PDIP ke KPU di PTUN terkait pencalonan Gibran. Lantas, apa prediksi pakar terkait gugatan PDIP tersebut?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum PDIP: Gugatan ke PTUN Bukan untuk Batalkan Pencalonan Gibran

5 jam lalu

Tim Hukum PDIP: Gugatan ke PTUN Bukan untuk Batalkan Pencalonan Gibran

Apa yang ingin dibuktikan PDIP di PTUN adalah apakah KPU terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

6 jam lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya