Panitia TPS Meninggal Kelelahan, PKS Solo Minta Pemilu Dievaluasi

Sabtu, 20 April 2019 10:01 WIB

Anggota KPPS menunjukkan surat suara kepada para saksi saat dilakukan perhitungan lanjutan di TPS bersebelahan dengan Pos TNI AL Pusong di Desa Pusong Baru, Lhokseumawe, Aceh, Kamis, 18 April 2019. ANTARA/Rahmad

TEMPO.CO, Surakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah PKS Kota Surakarta Abdul Ghofar Ismail menyebut pelaksanaan Pemilu serentak perlu dikaji ulang. Penyebabnya, terjadi kelelahan yang luar biasa di tingkat tempat pemungutan suara pada 17 April 2019.

Baca: Gus Ipul: Selesai Pemilu Lupakan 01 - 02, Saatnya Kembali ke Nol

Ghofar menyebut anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun para saksi harus berjuang keras menyelesaikan pencoblosan serta penghitungan suara. "Mereka sangat kelelahan," katanya, Sabtu 20 April 2019.

Menurut dia, banyak TPS di Solo yang baru bisa menyelesaikan pekerjaannya pada dini hari dan pagi hari. Hal itu membuat KPPS maupun para saksi harus bekerja hingga hampir 24 jam untuk menyelesaikan tugasnya. "Kami sangat mengapresiasi upaya keras mereka," katanya.

Padahal, dalam pemilihan kemarin, para pemilih hanya mencoblos lima lembar surat suara, yaitu untuk pilpres, Dewan Perwakilan Daerah, DPR RI, DPRD provinsi serta DPRD kabupaten atau kota. "Ke depan, surat suara yang harus dicoblos dan dihitung lebih banyak," katanya.

Advertising
Advertising

Dalam pemilu serentak ke depan, pemilih harus mencoblos dua surat suara lainnya, yaitu pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota. "Tentu penghitungannya juga harus membutuhkan waktu yang lebih lama lagi," katanya. Dia berharap pemerintah segera mengantisipasi dengan membuat aturan main untuk pemilu serentak lima tahun ke depan.

Dia mengakui, evaluasi tersebut cukup sulit dilakukan lantaran aturan mengenai pemilu serentak merupakan amanat Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurutnya, perlu ada penafsiran terhadap peraturan tersebut.

"Misalnya, pemilu serentak dilakukan dalam tahun yang sama," katanya. Tetapi, penyelenggaraannya bisa dibagi dalam dua tahap, yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif. "DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota serta DPD bisa digelar bersamaan," katanya mengusulkan. Sedangkan pemilu presiden, gubernur, bupati dan wali kota digelar beberapa bulan selanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan duka citanya untuk petugas di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dalam tugas. Peristiwa panitia TPS meninggal terjadi di sejumlah tempat.

Baca juga: Kedipan Mata Erick Thohir, Misteri Utusan Jokowi Bertemu Prabowo

Berdasarkan laporan yang ada, peristiwa panitia pemungutan suara meninggal dalam tugas terjadi di Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Malang, Tasikmalaya, dan Karawang. Ada yang didahului jatuh pingsan, ada yang terkena serangan jantung, ada juga yang kecelakaan.

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

14 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Enggan Tanggapi Penolakan Gelora, PKS Masih Tunggu Majelis Syura soal Sikap Politik

15 jam lalu

Enggan Tanggapi Penolakan Gelora, PKS Masih Tunggu Majelis Syura soal Sikap Politik

PKS memilih tak menggubris pernyataan Partai Gelora yang menolak rencana mereka bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Berpeluang Jadi Calon Gubernur Jakarta, Presiden PKS Pilih Jadi Komandan Pemenangan Partai

21 jam lalu

Berpeluang Jadi Calon Gubernur Jakarta, Presiden PKS Pilih Jadi Komandan Pemenangan Partai

Ahmad Syaikhu mengatakan PKS telah menyiapkan kader-kader terbaik untuk Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

1 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Penurunan Status Bandara Internasional Dikritik: Minim Kajian, Sama Seperti Pembangunannya

1 hari lalu

Penurunan Status Bandara Internasional Dikritik: Minim Kajian, Sama Seperti Pembangunannya

Anggota DPR RI mengkritik langkah pemerintah menurunkan status sejumlah bandara internasional. Dianggap minim kajian.

Baca Selengkapnya

Kata Presiden PKS Saal Penolakan dari Partai Gelora untuk Masuk Koalisi Prabowo

1 hari lalu

Kata Presiden PKS Saal Penolakan dari Partai Gelora untuk Masuk Koalisi Prabowo

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menanggapi penolakan dari Partai Gelora untuk bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Presiden PKS Benarkan Wali Kota Depok Idris Masuk Bursa Cagub Jabar

1 hari lalu

Presiden PKS Benarkan Wali Kota Depok Idris Masuk Bursa Cagub Jabar

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengiyakan bahwa Kota Depok Mohammad Idris masuk bursa calon gubernur Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Gibran soal Peluang PKS Gabung ke Koalisi Prabowo

1 hari lalu

Begini Respons Gibran soal Peluang PKS Gabung ke Koalisi Prabowo

Gibran Rakabuming Raka memberikan respons soal peluang bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan koalisi pemerintahan

Baca Selengkapnya

Timnas AMIN Resmi Bubar, Anies: Bukan Mengakhiri Perjuangan

1 hari lalu

Timnas AMIN Resmi Bubar, Anies: Bukan Mengakhiri Perjuangan

Timnas AMIN resmi bubar pada hari ini. Menurut Anies Baswedan, pembubaran ini bukan berarti mengakhiri perjuangan.

Baca Selengkapnya

Para Politikus PKS Ini Balas Partai Gelora soal Gabung Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Para Politikus PKS Ini Balas Partai Gelora soal Gabung Prabowo-Gibran

Partai Gelora menolak PKS jika bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, karena dinilai selalu 'menyerang' saat masa kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya