TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan ada tiga menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. LHKPN yang dimaksud merupakan laporan periodik untuk tahun 2019.

Baca: Belum Serahkan LHKPN, Menpar Mengklaim Rajin Melaporkan

"Ada sekitar tiga orang yang tidak melaporkan secara periodik di tahun 2019 ini, tapi kebanyakan sudah melaporkan kekayaannya," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Senin, 15 April 2019.

Jumlah menteri dalam Kabinet Kerja, Jokowi-Jusuf Kalla berjumlah 34 orang. Itu berarti ada 31 menteri yang telah menyetorkan laporan harta kekayaannya kepada KPK, sementara tiga sisanya belum melaporkan.

Febri berkata dari 31 menteri yang telah melaporkan, kebanyakan menyerahkan laporan harta kekayaannya tepat waktu sebelum batas akhir pelaporan yakni 31 Maret 2019. Sementara, ada sekitar tiga orang yang melaporkannya setelah 31 Maret alias terlambat. Febri belum mau membeberkan tiga menteri tersebut.

Kendati demikian, diketahui sejumlah menteri yang telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK adalah sebagai berikut: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto; Menko Perekonomian Darmin Nasution; Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu; Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly; Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan; Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto; Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita; Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya; Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi; Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti; Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono; Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek.

Baca: 215 Instititusi Patuh Lapor LHKPN ke KPK, Berikut Sebagian Daftar

Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy; Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhamad Nasir; Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin; Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro; Menteri Pertanahan Sofyan Djalil; Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno; dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.