Prabowo akan Beri Pensiun Koruptor, KPK: Kita Tak Boleh Kompromi

Reporter

M Rosseno Aji

Senin, 8 April 2019 20:24 WIB

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (tengah), Ketua KPU Arief Budiman (kedua kiri), Komisioner KPU Ida Novida Ginting Manik (kedua kanan), Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kiri) dan Direktur LHKPN KPK Isnaini memberikan keterangan pers di kantor KPK, Jakarta, Senin 8 April 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Saut Situmorang mengatakan tidak ada kompromi untuk tindak pidana korupsi. Menurutnya kasus korupsi tak bisa dimaklumi karena merupakan kejahatan luar biasa. "Kita tidak boleh mentoleransi, walaupun 1 dolar pun," kata Saut di kantornya, Senin, 8 April 2019.

Saut mengatakan hal tersebut saat menanggapi pernyataan calon presiden Prabowo Subianto soal korupsi. Prabowo dalam kampanye Akbar di Gelora Bung Karno, Ahad, 7 April 2019 mengatakan akan segera memanggil para koruptor bila terpilih menjadi presiden. Prabowo akan meminta mereka bertaubat agar tak korupsi lagi.

Baca: Anggota DPR Fraksi Gerindra Paling Tidak Patuh Lapor LHKPN ke KPK

Prabowo berujar telah menyiapkan penawaran bagi para koruptor itu, bahwa sekian dana hasil korupsi boleh disimpan para koruptor sebagai uang pensiun mereka.

Menurut Saut, pemberantasan korupsi bukan perkara mudah. Dia mengibaratkan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dengan cara hit and run. Namun harus tetap berkelanjutan. "Anda enggak bisa hit and run saja, penjarain orang lalu disuruh pulang, tidak bisa," katanya.

Saut menuturkan karena tingkat kesulitannya tinggi, pemberantasan korupsi butuh inovasi hukum. Salah satunya dengan memasukan unsur pencegahan korupsi dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada.

Dia menganggap aturan antikorupsi saat ini sudah ketinggalan zaman karena masih bermetode hit and run. "Tipikor kita masih kayak gitu," kata Saut.

Simak: Ma'ruf Amin Ajak Prabowo ke KPK Laporkan Anggaran Bocor

Berita terkait

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

53 menit lalu

Relawan Tak Menolak Partai Pendukung Anies Gabung ke Pemerintahan Prabowo

Relawan tak menolak jika partai pendukung Anies-Muhaimin ingin bergabung dengan pemerintahan baru Prabowo - Gibran.

Baca Selengkapnya

Soal Pesan Luhut ke Prabowo, Pengamat Sebut 'Orang Toxic' Bisa Menyasar Siapapun

1 jam lalu

Soal Pesan Luhut ke Prabowo, Pengamat Sebut 'Orang Toxic' Bisa Menyasar Siapapun

Menurut Adi, menteri toxic yang dimaksud Luhut bisa menjadi racun bagi presiden dan merugikan pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

1 jam lalu

Usulan Menteri di Kabinet Prabowo: PAN Siapkan Eko Patrio, Demokrat Utamakan AHY

Siapa yang bakal mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo menjadi perhatian publik. PAN dan Demokrat masing-masing menyebut nama Eko Patrio dan AHY.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

3 jam lalu

Luhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?

Luhut menyebut istilah toxic saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud Luhut?

Baca Selengkapnya

Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

4 jam lalu

Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

Demokrat menilai perlu ada partai yang menjadi oposisi di pemerintahan baru agar terjadi mekanisme checks and balances.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

4 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Peluang PKB Masuk Koalisi Prabowo, Muhaimin Iskandar: Tunggu Sampai Oktober

14 jam lalu

Peluang PKB Masuk Koalisi Prabowo, Muhaimin Iskandar: Tunggu Sampai Oktober

Muhaimin Iskandar bakal menentukan sikap partainya bergabung atau tidak dalam koalisi Prabowo pada Oktober mendatang.

Baca Selengkapnya

Alasan PAN Siapkan Eko Patrio sebagai Calon Menteri Kabinet Prabowo

15 jam lalu

Alasan PAN Siapkan Eko Patrio sebagai Calon Menteri Kabinet Prabowo

Eko Patrio dianggap telah berhasil memimpin PAN untuk meraih kursi dalam DPRD DKI Jakarta dan DPR RI.

Baca Selengkapnya

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

17 jam lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

18 jam lalu

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.

Baca Selengkapnya