Anggota DPR Fraksi Gerindra Paling Tidak Patuh Lapor LHKPN ke KPK

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kiri) didampingi Plt Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK Kunto Ariawan (tengah) dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait penerimaan LHKPN 2018 di gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Januari 2018. KPK menyatakan persentase tingkat kepatuhan lembaga legislatif untuk pelaporan LHKPN adalah paling rendah dalam tahun 2018. ANTARA

    Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kiri) didampingi Plt Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK Kunto Ariawan (tengah) dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait penerimaan LHKPN 2018 di gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Januari 2018. KPK menyatakan persentase tingkat kepatuhan lembaga legislatif untuk pelaporan LHKPN adalah paling rendah dalam tahun 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota DPR. Hasilnya tingkat kepatuhan anggota DPR Fraksi Partai Gerindra paling rendah.

    Baca: Pimpinan KPK Sindir Anggota DPR yang Malas Bikin LHKPN

    "KPK melihat instrumen laporan harta kekayaan penting untuk menguji kejujuran," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan di kantornya, Jakarta, 8 April 2019.

    Menurut data KPK, Partai Gerindra memiliki 69 anggota DPR periode 2014-2019. Mereka adalah wajib lapor LHKPN. Dari jumlah itu, hanya 27 orang yang sudah menyerahkan LHKPN ke KPK. Sebanyak 22 orang melaporkannya tepat waktu dan 5 orang lainnya menyerahkan LHKPN setelah batas waktu pelaporan alias terlambat.

    Sebanyak 42 orang sisanya tidak melaporkan harta kekayaan. KPK menyatakan persentase tingkat kepatuhan anggota DPR fraksi Gerindra hanya 39,13 persen.

    Di peringkat kedua terendah, ada Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Dari 15 anggota DPR fraksi Hanura, hanya 7 yang melapor, sementara 8 orang sisanya tidak melaporkan harta kekayaannya. Tingkat kepatuhan partai ini 46,67 persen.

    Fraksi Partai Demokrat bercokol di peringkat ketiga dengan tingkat kepatuhan LHKPN 57,38 persen. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini memliki 61 anggota DPR. Dari jumlah itu, hanya 35 orang yang sudah melapor, sisanya 26 orang belum melaporkan.

    Baca: KPK dan KPU akan Umumkan Anggota DPR yang Belum Lapor LHKPN

    Fraksi PAN (60,87 persen), Fraksi Partai Golkar (65,12 persen), Fraksi PDIP (66,67 persen), Fraksi PKS (66,67 persen), Fraksi PKB (74 persen), Fraksi PPP (81,58 persen) dan yang paling tinggi Fraksi Partai Nasdem (88,89 persen).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.