TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Kepolisian Sektor Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, Ajun Komisaris Sulman Aziz mengungkapkan dirinya mendapatkan perintah dari atasannya untuk memenangkan calon presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia mengatakan perintah itu datang dari atasannya, Kepala Kepolisian Resor Garut.

Baca: PDIP Minta Semua Kader Sosialisasikan Tiga Kartu Andalan Jokowi

“Kami diperintah untuk melakukan penggalangan dan mendukung kepada 01,” kata dia di Kantor Hukum Lokataru, Jakarta, Ahad, 31 Maret 2019. Angka 01 adalah nomor urut pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin di pilpres 2019. Sementara nomor urut 02 untuk pasangan Prabowo - Sandiaga.

Sulman menuturkan perintah itu diberikan dalam sebuah forum yang dihelat di Polres Garut pada Februari 2019. Perintah itu datang disertai ancaman: bila suara untuk paslon capres 01 kalah di wilayah itu, maka para kapolsek akan dimutasi atau dikotakkan.

Menurut Sulman, dukungan untuk Jokowi dilakukan dengan menggiring publik untuk berpihak pada capres nomor urut 01. Dia menyebut tindakan itu dengan istilah penggalangan. Namun, Sulman mengaku tidak mengetahui mekanisme penggalangan yang dimaksud. “Saya tidak tahu seperti apa teknisnya, tapi saya pribadi tidak melakukan itu,” kata dia. Dia mengatakan perintah itu bukan saja untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk seluruh kapolsek di Garut yang berjumlah 22 orang.

Saksikan: Video Mantan Kapolsek Pasirwangi Ungkap Perintah Menangkan 01

Sulman mengatakan setelah mendapat perintah untuk menggalang suara, datang instruksi kedua. Instruksi itu disampaikan melalui pesan WhatsApp. Kali ini, kata dia, para kapolsek diperintah untuk melakukan pendataan kepada masyarakat, mengenai siapa saja yang memilih capres 01 dan 02. “Agar para kapolsek melakukan pendataan bagi masing-masing kekuatan antara dua paslon, itu dilakukan setelah dilakukan penggalangan,” kata dia.

Kapolres Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna membantah telah memerintahkan anak buahnya untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia mengatakan menyelenggarakan forum pada Februari sebagai rapat rutin untuk gelar operasi dan simulasi pengamanan pemilu. “Tidak ada perintah sama sekali untuk mendukung siapapun,” kata dia.

• 1
• 2
• Selanjutnya