Menpan RB Syafruddin Hanya 13 Persen Instansi Berpredikat Baik

Kamis, 28 Maret 2019 13:14 WIB

Menkumham Yassona Laoly (kanan) bersama Menpan RB Komjen Pol Syafruddin (kiri) menjadi pembicara dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Kamis 25 Oktober 2018. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengumumkan hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terhadap 616 instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kepolisian.

Baca: Menpan RB Syafruddin: Kurang dari 1 Persen ASN yang Tak Netral

"Berdasarkan target, Indeks SPBE nasional mencapai predikat baik yaitu lebih besar dari dan sama dengan 2,6," kata Syafruddin di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019.

Syafruddin mengatakan hasil evaluasi menunjukan, dari 616 kementerian, lembaga, dan daerah sebanyak 82 instansi atau 13,31 persen berpredikat baik, sangat baik, dan memuaskan. Sedangkan 534 instansi pemerintah atau 86,69 persen berpredikat berpredikat cukup atau kurang.

Rendahnya nilai evaluasi tersebut, menurut Syafruddin, amat wajar karena SPBE baru diterapkan secara nasional. Namun, dalam evaluasi yang dilakukan selama 1 tahun ini, 74 persen dari 34 kementerian memiliki indeks SPBE di atas 2,6 atau baik, sangat baik, dan memuaskan. Sedangkan 26 persen kementerian masih di bawah indeks SPBE, yang berpredikat cukup dan kurang.

Advertising
Advertising

Adapun indeks SPBE dari 27 lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), sebanyak 53 persen sudah di atas 2,6. Sedangkan 47 persen masih di bawah indeks SPBE. Selain itu, dari 29 lembaga lain, sebanyak 3,4 persen indeksnya di atas 2,6. Sedangkan 96,6 persen indeksnya masih di bawah 2,6. Indeks SPBE Kepolisian daerah, sebanyak 34,12 persen sudah di atas 2.6. Sedangkan 88 persen masih di bawah 2.6.

Dari 34 provinsi, sebanyak 41 persen instansi indeksnya di atas 2,6. "Ini selamat buat Pak Mendagri. Karena tinggi Pak. Sedangkan masih 59 persen instansi indeksnya di bawah 2.6.

Dari 370 kabupaten, hanya 8 persen instansi indeksnya di atas 2,6. Adapun sebanyak 92 persen kabupaten indeksnya masih di bawah 2,6. Syafruddin menilai, pembinaan SPBE oleh kepala daerah maish kurang bagus. Kemudian, 25 persen dari 88 kota indeksnya di atas 2,6. Sedangkan yang masih di bawah indeks 2,6 ada sebanyak 75 persen.

Syafruddin mengatakan, hasil evaluasi tersebut bukan tentang siapa yang baik, jelek, menang, kalah, berprestasi atau tidak. Tetapi menjadi pijakan awal bagi semua instansi untuk melangkah bersama membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.

Simak juga: Syafruddin Pastikan Tak akan Ikut Pencalonan Ketua Umum PSSI

"Kami ingin menggunakan momentum ini sebagai wahana sosialisasi sekaligus penyamaan pandangan oleh seluruh pimpinan, K/L, pemprov, pemkab pemkot, hari ini jadi momentum penting transformasi pemerintahan berbasis elektornik," ujarnya.

Berita terkait

Menpan RB Pastikan 11 Ribu ASN Pindah ke IKN pada September 2024

13 hari lalu

Menpan RB Pastikan 11 Ribu ASN Pindah ke IKN pada September 2024

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan aparatur sipil negara atau ASN pindah ke Ibu Kota baru pada September mendatang. Ia mengatakan jumlah ASN yang diprioritaskan pindah pertama ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyak 11.916 pegawai.

Baca Selengkapnya

ASN Bisa WFH 16 dan 17 April 2024, Menpan RB juga Beberkan Pekerjaan yang Wajib WFO 100 Persen

16 hari lalu

ASN Bisa WFH 16 dan 17 April 2024, Menpan RB juga Beberkan Pekerjaan yang Wajib WFO 100 Persen

Kemenpan RB memberi catatan kepada intansi pemerintah yang menerapkan WFH dan WFO bagi ASN selama dua hari arus balik Lebaran.

Baca Selengkapnya

Menpan RB Imbau Seluruh Instansi Awasi Kinerja Usai Libur Lebaran: Jangan Sampai Target Terganggu

16 hari lalu

Menpan RB Imbau Seluruh Instansi Awasi Kinerja Usai Libur Lebaran: Jangan Sampai Target Terganggu

Menpan RB Abdullah Azwar Anas berharap libur Lebaran tak mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan organisasi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Instruksikan Seluruh Kementerian Terintegrasi dengan INA Digital per Mei 2024

36 hari lalu

Jokowi Instruksikan Seluruh Kementerian Terintegrasi dengan INA Digital per Mei 2024

Presiden Jokowi meminta layanan yang mengintegrasikan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian - segera selesai.

Baca Selengkapnya

Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

37 hari lalu

Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

Peraturan pencairan THR diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2024 yang diterbitkan Jokowi pada Rabu, 13 Maret 2024. Kapan cair THR pensiunan?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Cuti Ayah 60 Hari Bagi ASN yang Istrinya Melahirkan, Jokowi Kebut Pembangunan IKN

46 hari lalu

Terpopuler: Cuti Ayah 60 Hari Bagi ASN yang Istrinya Melahirkan, Jokowi Kebut Pembangunan IKN

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 14 Maret 2023, dimulai dari cuti 60 hari yang akan didapatkan ASN pria untuk mendampingi istri melahirkan.

Baca Selengkapnya

Kala Rencana Pemerintah Perbolehkan Jabatan ASN Diisi Personel TNI-Polri Menuai Sorotan

47 hari lalu

Kala Rencana Pemerintah Perbolehkan Jabatan ASN Diisi Personel TNI-Polri Menuai Sorotan

Rencana pemerintah memperbolehkan jabatan ASN diisi oleh personel TNI-Polri dinilai berpotensi menimbulkan kompetisi yang tidak sehat.

Baca Selengkapnya

Syarat TNI dan Polri Bisa Isi Jabatan ASN di Instansi Pusat

47 hari lalu

Syarat TNI dan Polri Bisa Isi Jabatan ASN di Instansi Pusat

Dalam rancangan beleidyang membahas manajemen ASN, salah satunya mengatur TNI dan Polri bakal mengisi jabatan ASN di instansi pusat. Apa syaratnya?

Baca Selengkapnya

Menpan RB Yakin Penataan Tenaga Honorer Kelar Tahun ini

47 hari lalu

Menpan RB Yakin Penataan Tenaga Honorer Kelar Tahun ini

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, optimistis penataan tenaga honorer akan selesai tahun ini.

Baca Selengkapnya

Menpan RB Bilang Pemerintah akan Beri ASN Cuti Ayah Saat Istri Melahirkan, Apa Alasannya?

47 hari lalu

Menpan RB Bilang Pemerintah akan Beri ASN Cuti Ayah Saat Istri Melahirkan, Apa Alasannya?

Cuti mendampingi istri yang melahirkan menjadi hak ASN pria yang diatur dan dijamin oleh negara.

Baca Selengkapnya