TEMPO.CO, Bandung - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, mengaku sedang mendata laporan yang masuk mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dalam Pemilu 2019.
Baca: Komisi ASN Jelaskan Sanksi Pelanggaran Netralitas PNS di Pemilu
“Banyak laporan. Sedang didata, menyebar di Kementerian dan Lembaga, menyebar di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Dan itu masing-masing sudah ditangani oleh pimpinannya,” kata dia di Bandung, Selasa, 26 Maret 2019.
Menurut Syafruddin, dari laporan yang masuk, hanya sedikit ASN yang terindikasi tak netral. “Alhamdulillah tidak begitu masif, tidak sampai 1 persen. Jumlah ASN Itu 4,3 juta orang,” kata dia.
Syafruddin mengatakan, sudah ada sanksi bagi ANS yang terbukti tidak netral dalam Pemilu 2019. “Sanksinya sudah ada, yaitu di tingkat kelembagaan sudah di atur. Kemudian Bawaslu sudah mengatur. Jadi ikuti saja aturannya,” kata dia.
Ia menuturkan Kementerian sudah mengingatkan soal netralitas ASN. “ASN selalu kita himbau untuk netral dalam kehidupan politik. Betul ASN punya hak politik, tapi hak politiknya digunakan di bilik suara. Jadi netral supaya kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama roda-roda pemerintahan itu betul-betul berjalan dengan baik, tidak terganggu,” kata dia.
Syafruddin mengatakan, ASN berbeda dengan kepala daerah yang boleh berpolitik. “Beda ASN dengan kepala daerah. Jangan disamakan gubernur dengan ASN, jangan disamakan. Kalau gubernur itu karena pilihan politik, kalau ASN itu bukan pilihan politik,” kata dia.
Simak juga: Dapat Laporan Intelijen, Ganjar Pranowo: Ada ASN Berpaham Radikal
Syafruddin optimis Pemilu 2019 ini akan berlangsung aman dan damai. “Ini tinggal beberapa hari lagi. Insya Allah aman. Enggak usah diributkan itu. Insya Allah Pemilu ini damai,” kata dia.
