Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menyampaikan sambutan ketika menghadiri Jambore Desa Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018 di Wisma Negara Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, 22 Desember 2018. Presiden berpesan untuk menggunakan dana desa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan serta digunakan untuk pemberdayaan ekonomi desa. ANTARA
TEMPO.CO, Jakarta-Kementerian Dalam Negeri buka suara ihwal rencana silaturahmi nasional kepala desa, perangkat desa, dan aparatur pemerintahan desa sekaligus pemberian gelar Bapak Pembangunan Desa kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Acara itu akan berlangsung pada akhir Maret hingga awal April mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
"Apel pemerintah desa se-Indonesia sekaligus pemberian gelar Bapak Pembangunan kepada Bapak Presiden Jokowi bukan inisiatif pemerintah, namun murni inisiatif Badan Koordinasi Nasional Pembangunan Pemerintahan Pemberdayaan dan Permasyarakatan Desa”, kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 19 Maret 2019.
Berdasarkan salinan undangan yang diterima Tempo, acara itu diselenggarakan Bakornas P3KD bersama DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), dan DPP Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI).
Ketua Bakornas P3KD Muhammad Asri Anas dan Sekretaris Sudarman membubuhkan tanda tangan mereka di undangan itu. Asri Anas juga tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ketua Umum Apdesi, Sindawa Tarang, membenarkan adanya agenda pertemuan itu, termasuk pemberian gelar untuk Jokowi. "Iya, agendanya seperti itu," kata Sindawa saat dikonfirmasi.
Hadi Prabowo menuturkan Kemendagri mengapresiasi rencana kegiatan tersebut. Namun, dia tak memastikan acara itu tetap berlangsung lantaran harus memastikan ihwal penganggaran dan pengamanan terlebih dulu. "Ini belum. Ini kami minta dulu tentunya perlu pematangan dan pemantapan. Kami koordinasikan dulu dengan pihak terkait," ujarnya.
Hadi juga meminta acara itu tak dikaitkan dengan Pemilihan Umum. Dia lagi-lagi menegaskan rencana pertemuan dan pemberian gelar itu bukan inisiatif pemerintah. Hadi mengimbuhkan rencana kegiatan itu belum diagendakan dengan Presiden Jokowi. "Nantinya akan kami koordinasikan kembali dengan Bapak Presiden," kata dia.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai rencana pemberian gelar Bapak Pembangunan Desa untuk Jokowi merupakan kampanye terselubung. "Saya kira hentikanlah itu, batalkanlah acara itu, lebih bagus para kepala desa fokus di desa masing-masing dan tidak perlu dimobilisasi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa siang.
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
1 hari lalu
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.
