Komisi Hukum DPR Pilih Dua Calon Inkumben sebagai Hakim MK

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Amirullah

Selasa, 12 Maret 2019 13:39 WIB

Hakim konstitusi memimpin sidang putusan perkara Pengujian UU Perkawinan No. 1/1974 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 13 Desember 2018. MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan anak. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum DPR telah memilih dua hakim Mahkamah Konstitusi yang baru. Kedua hakim yang terpilih adalah Aswanto dan Wahiduddin Adams. Keduanya merupakan calon hakim MK inkumben.

Baca: Hari Ini Komisi Hukum DPR Pilih Dua Hakim MK

"Kedua nama itu adalah Wahiduddin dan juga Aswanto, kedua nama ini juga calon hakim Mahkamah Konstitusi inkumben atau petahana," kata anggota Komisi Hukum DPR, Nasir Djamil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019.

Dua nama calon MK dipilih dalam rapat pleno Komisi Hukum DPR yang digelar tertutup di ruang rapat Komisi 3, Gedung Nusantara II, DPR, Selasa, 12 Maret 2019. Nasir mengatakan keduanya dipilih melalui mekanisme musyawarah.

Nasir menuturkan kedua hakim dipilih dengan pertimbangan dua hakim tersebut memiliki reputasi baik, dan tidak memiliki catatan buruk selama menjabat hakim MK. "Komisi tiga juga tidak berani "bunuh diri" kalau pilih petahana yang jejak rekamnya atau kinerjanya diragukan," kata dia.

Advertising
Advertising

Nasir mengatakan kedua hakim juga dipilih karena dianggap memiliki kemampuan akademisi yang mumpuni dan konsisten dalam bersikap. Dia mengatakan kedua calon ini juga masuk dalam usulan panel ahli yang bertugas memberikan masukan mengenai calon hakim MK.

Sebelumnya DPR telah menggelar seleksi hakim MK sejak Februari 2019. Ada sebelas calon yang diseleksi, yakni Wahiduddin, Aswanto, Hesti Armiwulan Sochmawardiah, Aidul Fitriacida, Bahrul Ilmi Yakup, Galang Asmara, Refly Harun. Kemudian Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta, dan Sugianto.

Baca: 4 Fakta Seleksi Hakim MK: Tak Libatkan KPK - Penundaan Pengumuman

DPR sempat menyatakan bakal memilih dua hakim MK pada Kamis malam, 7 Februari setelah fit and proper test rampung dan dilanjutkan rapat pleno. Namun, pemilihan hakim MK akhirnya baru terlaksana pada hari ini.

Berita terkait

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

1 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

Dewa KPK putuskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti lakukan pelanggaran kode etik. Berikut sejumlah kontroversi Ghufron, termasuk soal Kaesang.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

10 jam lalu

Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

Faisal Basri pernah menjadi saksi ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK. Berikut beberapa pon yang disampaikannya.

Baca Selengkapnya

Bahas Kotak Kosong di Pilkada 2024 dengan DPR Pekan Depan, KPU dan Bawaslu Beri Respons

21 jam lalu

Bahas Kotak Kosong di Pilkada 2024 dengan DPR Pekan Depan, KPU dan Bawaslu Beri Respons

KPU mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah yang melawan kotak kosong pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Beda Pengunduran Diri Pramono Anung, Rano Karno, dan Risma Demi Maju di Pilkada 2024

22 jam lalu

Beda Pengunduran Diri Pramono Anung, Rano Karno, dan Risma Demi Maju di Pilkada 2024

Pramono Anung, Rano Karno, dan Risma sama-sama telah mengundurkan diri dari posisinya sekarang demi maju di Pilkada. Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Dampak ke Pemerintah dan Negara Apabila DPR Tetap Tolak Seluruh Calon Hakim Agung

1 hari lalu

Dampak ke Pemerintah dan Negara Apabila DPR Tetap Tolak Seluruh Calon Hakim Agung

Juru Bicara Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan tidak mau menang-menangan dengan DPR soal seleksi calon hakim agung.

Baca Selengkapnya

KY Surati DPR Tegaskan Seluruh Calon Hakim Agung Penuhi Syarat UU dan Putusan MK

1 hari lalu

KY Surati DPR Tegaskan Seluruh Calon Hakim Agung Penuhi Syarat UU dan Putusan MK

DPR menolak seluruh calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial.

Baca Selengkapnya

Fraksi-Fraksi di DPR Setujui Penambahan Anggaran Kemenparekraf jadi Rp 3,05 Triliun agar Dibahas Banggar

1 hari lalu

Fraksi-Fraksi di DPR Setujui Penambahan Anggaran Kemenparekraf jadi Rp 3,05 Triliun agar Dibahas Banggar

Fraksi-fraksi di Komisi X DPR menyetujui usulan tambahan anggaran untuk pagu indikatif 2025 Kemenparekraf untuk dibahas di Badan Banggar DPR.

Baca Selengkapnya

Terkini: Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Jokowi yang Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Paus Fransiskus Lanjutkan Perjalanan ke Papua Nugini Naik Garuda Indonesia

1 hari lalu

Terkini: Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Jokowi yang Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Paus Fransiskus Lanjutkan Perjalanan ke Papua Nugini Naik Garuda Indonesia

Ekonom senior UI Faisal Basri pernah mengkritik tiga menteri kabinet Presiden Jokowi yang menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Tolak Usul Sri Mulyani Kaji Ulang Formulasi Anggaran Wajib Pendidikan 20 Persen

1 hari lalu

Komisi X DPR Tolak Usul Sri Mulyani Kaji Ulang Formulasi Anggaran Wajib Pendidikan 20 Persen

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menolak usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ingin mengkaji ulang anggaran wajib atau mandatory spending untuk pendidikan sebesar 20 persen dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Penolakan ini disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda.

Baca Selengkapnya

Sederet Pernyataan DPR Soal Dugaan Perundungan di PPDS Undip

2 hari lalu

Sederet Pernyataan DPR Soal Dugaan Perundungan di PPDS Undip

DPR minta Kemenkes segera mengambil langkah konkret mengatasi perundungan di dunia pendidikan kedokteran.

Baca Selengkapnya