Menristekdikti Tegaskan Tak Ada Pemberhentian Pegawai di LIPI

Reporter

Egi Adyatama

Jumat, 8 Maret 2019 14:21 WIB

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir saat mengunjungi Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Maret 2019. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir menegaskan tak akan ada pemberhentian pegawai sepihak di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Hal ini diungkapkan Nasir usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK hari ini, 8 Maret 2019.

Baca: Peneliti LIPI Bergejolak, Menteri PANRB Bentuk Tim

Pertemuan antara Menristekdikti dan Wapres JK memang digelar untuk meluruskan permasalahan internal antarpegawai di LIPI. "Jangan khawatir, mereka (pegawai dan peneliti di LIPI) kan isunya pemberhentian pegawai. Kan tidak ada pemberhentian pegawai di LIPI," kata Nasir di kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Maret 2019.

Nasir mengatakan, yang terjadi saat ini di tubuh LIPI adalah reorganisasi. Reorganisasi ini, kata dia, sangat wajar dan kerap dilakukan di berbagai lembaga. Tujuannya untuk memajukan LIPI di masa depan.

"Masukan dari Pak Wapres, lakukan singkronisasi, antara target yang akan dicapai dengan struktur organisasi yang dilakukan di reorganisasi," kata Nasir.

Reorganisasi ini diatur dalam Peraturan LIPI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja LIPI. Kepala LIPI Laksana Tri Handoko meneken peraturan itu pada 7 Januari 2019. Beleid tersebut mengatur soal manajemen internal, sumber daya manusia, perekrutan diaspora secara masif hingga kerja sama dalam penelitian.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, sejumlah peneliti senior di LIPI memprotes reorganisasi ini dan melaporkan hal ini ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka menilai kebijakan ini dilakukan tanpa visi dan tujuan yang jelas.

Baca: Tolak Beleid Baru, Profesor dan Pegawai Adukan Kepala LIPI ke DPR

Menanggapi hal ini, Nasir mengatakan, para pegawai di LIPI tak usah khawatir. Ia memastikan LIPI akan mensinkronkan struktur yang baru dengan target yang dicapa LIPI di masa depan. "Kalau itu tidak sesuai dengan target yang tercapai, kami akan lakukan perbaikan. Intinya kita akan berangkat dari target ini," katanya.

EGI ADYATAMA | ROSSENO AJI

Berita terkait

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

5 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Inilah 4 Akar Masalah Papua Menurut LIPI

16 hari lalu

Inilah 4 Akar Masalah Papua Menurut LIPI

Ada empat akar masalah Papua, yakni sejarah dan status politik, diskriminiasi, kekerasan dan pelanggaran HAM berat, dan kegagalan pembangunan.

Baca Selengkapnya

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

21 hari lalu

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) akan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 M di Jakarta. Rencananya, JK juga akan menerima kunjungan para kolega di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

40 hari lalu

Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

Jusuf Kalla menolak Munas Golkar dipercepat. Menurut dia, Munas Golkar sudah ditetapkan pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya

Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

41 hari lalu

Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

Anies dan Muhaimin akan menghadiri undangan buka puasa bersama JK sore ini. Menurut Timnas Amin ini adalah undangan terbatas JK ke beberapa tokoh.

Baca Selengkapnya

Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

52 hari lalu

Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

Menurut Said, JK tak mau ada beban politik di pemerintahan selanjutnya. JK tak mau beban ekonomi dan politik digabungkan.

Baca Selengkapnya

Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

52 hari lalu

Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

Menurut JK, Pemilu 2024 sudah diatur oleh pemerintah dan orang-orang tertentu. Sehingga ia menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia sejak 1955.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

53 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

Mahfud Md mengatakan pernyataan Jusuf Kalla terkait Pemilu 2024 sebagai Pemilu terburuk sebagai pandangan seorang negarawan.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

53 hari lalu

Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

Jusuf Kalla atau JK mengomentari berbagai soal dalam Pemilu 2024, APBN makan siang gratis, hingga usung hak angket untuk indikasi kecurangan pemilu.

Baca Selengkapnya

JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia

53 hari lalu

JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia

JK menilai solusinya yang terbaik adalah mengklarifikasi mengenai kecurangan dan tidak transparannya pemilu tahun 2024.

Baca Selengkapnya