Jokowi Dijadwalkan Buka Munas Alim Ulama NU
Reporter
Ahmad Faiz Ibnu Sani
Editor
Amirullah
Selasa, 26 Februari 2019 23:10 WIB
TEMPO.CO, Banjar - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan membuka secara resmi Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu, 27 Februari 2019. Acara pembukaan berlangsung pukul 13.00 WIB.
Baca: Undang Jokowi di Munas Ulama, PBNU: Tak Ada Urusan dengan Pilpres
“Sampai hari ini, Presiden positif hadir. Mudah-mudahan tidak halangan apa pun dan acara berjalan lancar,” kata Ketua Bidang Hukum PBNU Robikin Emhas di Banjar, Jawa Barat, Selasa, 26 Februari 2019.
Robikin berujar Munas-Konbes NU bakal diikuti perwakilan Pengurus Wilayah NU (PWNU) dari 34 provinsi, lembaga dan badan otonom NU di tingkat pusat, serta para kiai dari berbagai pesantren. Forum yang digelar hingga 1 Maret 2019 ini mengangkat tema "Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat". Adapun yang menutup acara Munas-Konbes NU rencananya Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Ketua Pelaksana Munas dan Konbes, Eman Suryaman, mengatakan forum ini akan membahas beragam persoalan keumatan mulai sampah plastik, pajak perusahaan daring (online), kekerasan seksual, perusahaan air dalam kemasan yang menyebabkan kekeringan, hingga konsep Islam Nusantara.
“Masalah sampah plastik merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani. Memang dampaknya lambat-laun, tapi itu berkaitan langsung dengan kehidupan di muka bumi ini. Indonesia termasuk penyumbang sampah plastik terbesar di dunia, terutama ke laut,” kata Eman dalam keterangan tertulisnya.
Baca: Jelang Pilpres, Munas Ulama NU Pilih Tema Ukhuwah Wathaniyah
Para ulama, kata Eman, akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan bagaimana hukum membuang sampah plastik hingga hukum perusahaan yang memproduksinya. “Para ulama akan membahas itu berdasarkan teks-teks kitab klasik yang salama ini diajarkan di pesantren-pesantren,” katanya.
Selain itu, di forum Konbes NU, akan dibahas persoalan internal NU pada komisi program, organisasi, dan rekomendasi.