Jelang Pilpres, Munas Ulama NU Pilih Tema Ukhuwah Wathaniyah

Reporter

Editor

Selasa, 26 Februari 2019 14:47 WIB

Presiden Joko Widodo menyalami pesilat cilik dari Pagar Nusa ketika menghadiri konsolidasi jelang satu abad Nahdlatul Ulama (NU) dalam rangka hari lahir ke-93 NU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 31 Januari 2019. Dalam sambutanya presiden menyatakan RUU Pondok Pesantren sangat penting untuk segera disahkan untuk memastikan generasi muda memiliki keahlian, sikap yang dapat membawa bangsa ke era kemajuan. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bakal menggelar Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Kota Banjar, Jawa Barat, mulai esok hingga Jumat. Ketua Panitia Pengarah Munas Alim Ulama dan Konbes NU, Robikin Emhas, mengatakan forum ini merupakan yang tertinggi di NU setelah Muktamar.

Baca: Undang Jokowi di Munas Ulama, PBNU: Tak Ada Urusan dengan Pilpres

Robikin menjelaskan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 yang berlangsung sejak 27 Februari hingga 1 Maret 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Banjar, Jawa Barat, ini mengambil tema "Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat".

"Pemilihan tema ini dilandasi oleh situasi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi rakyat, yaitu pemilu serentak untuk memilih presiden/wakil presiden serta para wakil rakyat tahun 2019," katanya lewat pesan singkat, Selasa, 26 Februari 2019.

Menurut Robikin, lewat forum ini NU ingin mengingatkan bahwa hasil pemilu harus mampu mewujudkan kedaulatan rakyat dalam tiap sendi kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. "Mandat sejati dari kekuasaan adalah kemaslahatan rakyat, kesejahteraan sebesar-besar rakyat Indonesia," tuturnya.

Karena itu, kata Robikin, NU meminta agar Pemilu 2019 tidak berhenti sebatas ajang suksesi kekuasaan, tapi momentum penyegaran komitmen penegakan kedaulatan rakyat.

Forum Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 ini, ujar Robikin, akan membahas pula sejumlah masalah penting yang diklasifikasi dalam Masail Waqi’iyah (mencakup bahaya sampah plastik, niaga perkapalan, bisnis money game, dan sel punca); Masail Maudluiyah (masalah kewarganegaraan dan hukum negara, konsep Islam Nusantara, dan politisasi agama), dan Masail Diniyah Qanniyah (RUU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual).

Baca: Soal Doa Neno Warisman, PBNU: Yang Disembah Tuhan, Bukan Pilpres

"Di bagian Rekomendasi, NU tengah mengkaji agar Pemerintah mempertimbangkan kembali pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk mengatasi defisit pasokan energi dalam jangka panjang," ujarnya.