TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut sejak 1 Januari 2019 sampai 21 Februari 2019 terjadi kebakaran hutan seluas 858 hektare di Provinsi Riau.

Baca juga: Greenpeace Bantah Jokowi Soal Kebakaran Hutan, Ini Pendapatnya

"Total 858 ha (hektare) lahan sudah terbakar sejak 1 Januari 2019 hingga 21 Februari 2019," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho lewat akun Twitter-nya, Jumat 22 Februari 2019.

Rinciannya, di Kabupaten Rokan Hilir seluas 117 hektare, Dumai 46,5 hektare, Bengkalis 639 hektare, Meranti 20,2 hektare, Siak 5 hektare, Pekanbaru 16,01 hektare, dan Kampar 14 hektare.

Pemerintah Riau telah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan untuk 8 bulan ke depan. Setelah penetapan status siaga itu mereka langsung meminta bantuan BNPB.

"Kami mengajukan bantuan ke BNPB. Bantuan yang dibutuhkan kita minta peralatan, pompa, helikoter untuk water bombing dan pendampingan," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger, di Pekanbaru, Rabu, 21 Februari 2019.

Edwar mengatakan saat ini sudah ada bantuan helikopter dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan helikopter Super Puma dari perusahaan APP Sinar Mas. Namun, kata Edwar, karena lokasi kebakaran jauh dari jalan dan berada di daerah pesisir, maka bantuan helikopter akan sangat diperlukan.

Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) berlaku di Provinsi Riau mulai 19 Februari selama delapan bulan ke depan hingga 31 Oktober 2019.

Keputusan itu didasari sejumlah pertimbangan, salah satunya untuk menjaga agar pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, khususnya Pemilu Presiden (Pilpres), tidak terganggu oleh asap kebakaran hutan dan lahan. "Ini memang perlu kita perbuat agar lebih optimal, cepat mencegah daripada kesulitan memadamkan kebakaran," katanya.

Baca juga: Jokowi Klaim 3 Tahun Tak Ada kebakaran Hutan, Begini Data KLHK

Penetapan status terkait kebakaran hutan tersebut dinilainya akan meringankan upaya pencegahan dari pemerintah daerah, karena akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui BNPB. "Secara simultan kita bersatu, (pemerintah) pusat juga campur tangan. Kalau sendiri kita kewalahan," katanya.