Siaga Kebakaran Hutan, Riau Minta Bantuan BNPB

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas gabungan memadamkan api yang membakar hutan dan lahan di kecamatan Dumai Barat, Dumai, Riau, Selasa, 12 Februari 2019.  ANTARA/Aswaddy Hamid

    Petugas gabungan memadamkan api yang membakar hutan dan lahan di kecamatan Dumai Barat, Dumai, Riau, Selasa, 12 Februari 2019. ANTARA/Aswaddy Hamid

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Riau setelah penetapan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) langsung meminta bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Baca juga: Greenpeace Bantah Jokowi Soal Kebakaran Hutan, Ini Pendapatnya

    "Kami mengajukan bantuan ke BNPB. Bantuan yang dibutuhkan kita minta peralatan, pompa, helikoter untuk `water bombing dan pendampingan," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger, di Pekanbaru, Rabu, 21 Februari 2019.

    Edwar mengatakan saat ini sudah ada bantuan helikopter dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan helikopter Super Puma dari perusahaan APP Sinar Mas. Namun, kata Edwar, karena lokasi kebakaran jauh dari jalan dan berada di daerah pesisir, maka bantuan helikopter akan sangat diperlukan.

    Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) berlaku di Provinsi Riau mulai 19 Februari selama delapan bulan ke depan hingga 31 Oktober 2019.

    Keputusan itu didasari sejumlah pertimbangan, salah satunya untuk menjaga agar pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, khususnya Pemilu Presiden (Pilpres), tidak terganggu oleh asap Karhutla. "Ini memang perlu kita perbuat agar lebih optimal, cepat mencegah daripada kesulitan memadamkan kebakaran," katanya.

    Penetapan status tersebut dinilainya akan meringankan upaya pencegahan dari pemerintah daerah, karena akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui BNPB. "Secara simultan kita bersatu, (pemerintah) pusat juga campur tangan. Kalau sendiri kita kewalahan," katanya.

    Baca juga: Jokowi Klaim 3 Tahun Tak Ada kebakaran Hutan, Begini Data KLHK

    Dari awal Januari hingga 18 Februari lalu, tercatat 843 hektare lahan terbakar di Provinsi Riau. Lokasi kebakaran tersebar di Kabupaten Rokan Hilir 117 hektare, Kabupaten Dumai 43,5 hektare, Kabupaten Bengkalis 627 hektare, Kabupaten Meranti 20,2 hektare, Kabupaten Siak 5 hektare, Kabupaten Kampar 14 hektare, dan Kota Pekanbaru 16 hektare.

    Kebakaran hutan dan lahan itu terlihat dari citra Satelit Terra-Aqua. Dari citra satelit itu menunjukan jumlah titik panas di kawasan gambut Provinsi Riau pada periode 11-17 Februari meningkat menjadi 231 titik, yang dari 48 titik di periode 4-10 Februari. Titik panas terkonsentrasi di daerah pesisir Riau seperti di Kabupaten Bengkalis, Dumai, Kepulauan Meranti dan Pelalawan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.