TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti menilai perlu ada perubahan paradigma masyarakat dalam melihat Papua sebagai wilayah politik. Putri mengatakan saat ini Papua kerap dipandang dari segi ekonominya saja.

Baca juga: Kelompok Bersenjata Papua, Danjen Kopassus: Anak Muda Mau Eksis

Dalam kontestasi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 ini, Putri mengatakan isu ini sangat krusial. Ia menduga di debat kedua yang bertemakan ekonomi, pembangunan, dan Sumber Daya Alam nanti, kedua pasangan akan membawa nama Papua.

"Apa tandanya kalau isu Papua diangkat justru didebat kedua? Pandangan saya, ini adalah upaya pengerdilan dan menunjukkan pemahaman isu yang terbatas tentang Papua. Seolah problem di Papua hanya problem ekonomi," ujar Putri dalam acara diskusi di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Februari 2019.

Dalam debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden di bulan lalu, tema tentang Hak Asasi Manusia, keamanan, korupsi, dan terorisme dimunculkan. Tapi justru di tema itu tak ada sama sekali membahas tentang kondisi di Papua. Putri menduga hal ini karena kedua paslon memiliki problem dengan isu pelanggaran HAM.

"Misalnya (paslon) nomor 01 pernah menjanjikan penyelesaian isu pelanggaran HAM tapi sampai saat ini belum ada kejelasan. Misalnya kasus di Nduga yang sekarang terjadi. Kedua, kita tahu nomor 2 seperti apa terkait kasus pelanggaran HAM," kata Putri.

Lebih lanjut, Putri mengatakan selama ini LIPI telah meneliti kondisi di Papua. Hasilnya, LIPI menemukan empat akar masalah Papua. Bukan hanya masalah pembangunan dan ekonomi, tapi juga marginalisasi, sejarah politik, dan pelanggaran HAM.

Baca juga: Panglima TNI akan Gelar Operasi Psikologi dan Teritorial di Papua

"Kita harus melihat itu secara komprehensif. Sampai saat ini kita belum melihat hal itu," kata dia.

Papua menjadi salah satu isu sensitif yang tak banyak dibahas dalam Pilpres 2019. Calon presiden inkumben Joko Widodo beberapa kali membahas wilayah Papua hanya dari segi pembangunan infrastrukturnya saja. Mulai dari pembangunan Jalan Tol Trans Papua hingga penerapan BBM Satu Harga.