TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK membantah pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang menyebut anggaran negara mengalami kebocoran hingga 25 persen. Meski mengakui ada kebocoran, namun JK mengatakan jumlahnya tak setinggi tudingan Prabowo.

Baca: Kumpulkan Menteri Ekonomi, JK Bahas Peningkatan Investasi Ekspor

"(Kebocoran) Itu hanya 2,5 persen dari anggaran, jadi tidak 25 persen dari total APBN. Hitung-hitungannya keliru," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa, 12 Februari 2019.

JK mengatakan anggaran Indonesia pada 2018 mencapai Rp 2.200 triliun. Ia mengakui kebocoran memang terjadi dalam bentuk korupsi yang dilakukan sejumlah orang. Namun dari total APBN itu, JK mengatakan yang dapat dikorupsi atau bocor hanya belanja modal dan belanja barang, yang total jumlahnya kurang lebih Rp 500 triliun. "Jadi yangg bisa dikorupsi cuma ini, proyek, belanja barang, beli pesawat," kata JK.

Dari temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini, JK mengatakan total anggaran maksimum yang dikorupsi hanya sekitar 10 persen, atau sekitar Rp 50 triliun. "Memang jelek, memang salah, tapi nggak mungkin (mencapai) Rp 500 triliun," kata JK.

JK mengatakan pemerintah pun selama ini telah bertindak tegas pada para koruptor tersebut. Sebanyak 500 narapidana rasuah di Lapas Sukamiskin menjadi bukti tindakan tegas pemerintah. "500 orang sekarang ada di Sukamiskin karena bocor itu. Jadi pemerintah tidak memberikan toleransi," kata JK.

Baca: JK Puji PMI yang Selalu Bertahan di Lokasi Bencana Hingga Akhir

Sebelumnya, Prabowo mengatakan sebanyak 25 persen anggaran pemerintah Indonesia bocor. Salah satunya akibat dari maraknya penggelembungan harga yang dilakukan segelintir orang. Anggaran Indonesia, kata Prabowo, berpotensi hilang Rp 500 triliun. Dasar perhitungannya, 25 persen dari anggaran negara sekitar Rp 2.000 triliun.