TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK tak membantah pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang mengatakan anggaran negara mengalami kebocoran. Namun ia menolak jika dikatakan jumlahnya mencapai 25 persen.

Baca juga: Masjid Terkena Radikalisme, Jusuf Kalla Usul Kurikulum Penceramah

JK menjelaskan indikasi kebocoran tersebut terlihat dari banyaknya aparat pemerintah yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Pasti bocor tapi tidak berlebihan seperti itu," kata Jusuf Kalla di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019.

Jusuf Kalla menuturkan meski banyak pejabat yang korupsi tapi tidak bisa dipukul rata. Ia yakin masih banyak pejabat lain yang bersih. "Tidak benar itu diratakan 25 persen, saya kira tidak."

Menurut JK, korupsi memang salah. Terlebih, kata dia, saat ini pemberantasan korupsi gencar dilakukan sehingga membuat orang takut berniat buruk.

JK mengklaim pemberantasan korupsi di Indonesia termasuk yang paling keras. Berdasarkan hitungaannya hingga kini sudah ada sembilan menteri, 120 bupati, dan 19 gubenur yang ditangkap karena korupsi. "Hanya yang pemberani korupsi yang sekarang ini tidak takut ditindak," kata dia.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan sebanyak 25 persen anggaran pemerintah Indonesia bocor. Salah satunya akibat dari maraknya penggelembungan harga yang dilakukan segelintir orang. Anggaran Indonesia, kata Prabowo, berpotensi hilang Rp 500 triliun. Dasar perhitungannya, 25 persen dari anggaran negara sekitar Rp 2.000 triliun.

Ia berjanji bila terpilih menjadi presiden akan memimpin pemerintahan yang bersih dari korupsi. Serta mengelola kekayaan negara dengan baik.

Selain itu, solusi untuk mengatasi kebocoran anggaran ini, kata Prabowo, ia akan menaikkan gaji pegawai pemerintahan agar mereka tidak dapat disogok dan melakukan korupsi. “Dengan begitu pemerintah akan kuat, akan bersih. Kita akan kelola APBN, APBD dengan sebaik-baiknya,” kata Jusuf Kalla.