Wiranto Imbau Masyarakat Pilih Capres dengan Rekam Jejak Jelas

Reporter

Andita Rahma

Selasa, 29 Januari 2019 10:33 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto saat menggelar konferensi pers menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan terkait pembebasan Abu Bakar Baasyir alias masih dipertimbangkan. Senin, 21 Januari 2019. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengimbau agar masyarakat Indonesia memilih calon presiden dan wakil presiden yang mempunyai jejak rekam yang jelas pada Pilpres 2019. "Ajak semua masyarakat, semua aparat, semua harus tahu pemimpin yang dipilih itu pemimpin yang betul-betul memiliki kualitas, punya kompetensi, punya rekam jejak yang jelas," kata Wiranto dalam rapat pimpinan TNI dan Polri 2019 di Auditorium PTIK, Mabes Polri Jakarta Selatan, pada Selasa, 29 Januari 2019.

Sehingga, kata Wiranto, Indonesia bisa terus menjadi negara yang maju. "Bukan negara yang mundur." Ia juga berharap seluruh elemen dalam masyarakat di seluruh daerah di Indonesia untuk terus bersinergi. Hal itu harus dilakukan untuk memberikan gambaran bahwa Pemilu 2019 berjalan dengan aman dan tertib.

Baca: Wiranto Heran Prabowo Sebut Indonesia Bisa ...

Wiranto adalah menteri pertama yang hadir dalam rapat pimpinan TNI dan Polri 2019. Dalam rapat itu, TNI-Polri akan membahas stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

"Kami memiliki tanggungjawab besar kontestasi proses demokrasi yang harus dilakukan dalam sudut pengamanan memunculkan akan potensi konflik untuk itu Polri dan TNI dua unsur yang tidak punya hak politik tumpuan masyarakat untuk menciptakan demokrasi sehat,kompetitif, dan aman,” kata Kapolri Tito Karnavian.

Baca: Debat Capres, Desmond: Semoga Prabowo Tak ...

Menurut Tito, strategi pengamanan yang paling utama dalam pelaksanaan pemilu adalah menjalin sinergitas dengan pihak-pihak terkait. "Baik dengan KPU, Bawaslu, Partai Politik, massa pendukung, media massa, tokoh masyarakat."

Advertising
Advertising

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan rapat ini digelar untuk menyamakan visi, misi, persepsi, cara bertindak dalam rangka pengamanan pemilu. "Serta menegaskan netralitas TNI-Polri dalam penyelenggaran pemilu."

Berita terkait

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

49 menit lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

4 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

10 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Anggota TNI AL Cekcok dengan Pengendara di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi

1 hari lalu

Anggota TNI AL Cekcok dengan Pengendara di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi

Video viral anggota TNI AL yang cekcok dengan sopir truk katering di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Senin, 29 April 2024.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya