Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai berkunjung ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kawasan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, 8 Januari 2018. Tempo/Adam Prireza
TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi menghargai setiap pejabat negara yang kooperatif untuk diperiksa dalam kasus korupsi. Tak terkecuali Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyatakan bersedia diperiksa dalam kasus dugaan suap perizinan Meikarta. “Bagus kalau para pejabat negara menyampaikan siap diperiksa,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.
Tjahjo sebelumnya mengatakan siap diperiksa oleh KPK untuk dimintai keterangannya terkait kasus perizinan Meikarta. Pernyataan itu dia lontarkan untuk menanggapi kesaksian Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Senin, 14 Januari 2019.
Neneng dalam kesaksiannya menyebut sempat mendapatkan arahan dari Tjahjo mengenai perizinan proyek Meikarta. Arahan itu disampaikan Tjahjo lewat sambungan telepon milik Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Soni Soemarsono. Menurut Neneng, lewat telepon itu, Tjahjo memintanya untuk membantu perizinan proyek Meikarta. Neneng tak menyebut lebih detail arahan dari Tjahjo.
Tjahjo menuturkan tak ada yang salah dengan permintaannya itu. Menurutnya posisi Kemendagri dalam polemik perizinan Meikarta adalah menengahi perbendaan pandangan Pemkab Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setelah rapat mediasi antara dua pemda itu dilakukan 13 Oktober 2018, akhirnya diputuskan yang berwenang dalam perizinan proyek adalah Pemkab Bekasi. Atas dasar itu Tjahjo meminta Neneng segera menyelesaikan perizinan dengan alasan menyangkut investasi daerah.
Febri menuturkan KPK belum memutuskan perlu tidaknya memeriksa politikus PDIP tersebut. KPK, kata dia, masih mencermati fakta-fakta yang muncul dalam pemeriksaan para saksi, termasuk Soni yang sudah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. KPK, kata dia, juga masih mencermati fakta persidangan. Menurutnya, bila dibutuhkan KPK tentu akan memeriksa Tjahjo Kumolo.
