Kata Dahnil Anzar Soal Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan

Jumat, 11 Januari 2019 20:57 WIB

Novel Baswedan, memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan untuk terdakwa penasehat hukum, Lucas SH. CN, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019. Dalam sidang ini Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan lima orang saksi yakni Novel Baswedan, anak terdakwa Eddy Sindoro, Michael Sindoro, petugas bandara Soekarno Hatta dan teknisi jaringan Imigrasi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya berprasangka baik ihwal tujuan pembentukan Tim Gabungan kasus Novel Baswedan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dahnil berharap Tim Gabungan itu tak dibentuk sekadar untuk mengantiispasi debat pemilihan presiden 17 Januari mendatang.

"Kami sih berprasangka baik saja. Berprasangka baik itu bukan dipersiapkan untuk menjawab pertanyaan menjelang debat," kata Dahnil ketika dihubungi, Jumat, 11 Januari 2019.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menyatakan telah mengeluarkan surat tugas pembentukan Tim Gabungan untuk kasus Novel Baswedan. Tim itu bakal bertugas sejak enam bulan terhitung sejak 8 Januari 2019 untuk mengusut kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang terjadi pada 11 April 2017 silam.

Kendati begitu, Dahnil menilai Tim Gabungan yang terbentuk itu belum memenuhi ekspektasi kelompok masyarakat sipil. Sebab, kelompok masyarakat sipil serta tim kuasa hukum Novel sendiri menginginkan tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang independen. Namun, Tim Gabungan yang ada sekarang justru dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian.

"Kenapa, karena sejak awal sudah ada distrust dalam penanganan kasus ini," kata Dahnil. "Lagipula di kepolisian sudah ada tim yang disebut Pak Tito dibentuk untuk serius menangani kasus ini."

Advertising
Advertising

Sejumlah pihak menduga pembentukan Tim Gabungan kasus Novel Baswedan sebagai persiapan Presiden Joko Widodo dalam debat pertama pemilihan presiden 2019. Debat yang akan berlangsung Kamis pekan depan, 17 Januari itu membahas isu hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Dalam beberapa kesempatan, kubu Prabowo-Sandiaga menyatakan memiliki sejumlah kritik terhadap pemerintahan Jokowi, salah satunya menyangkut kasus Novel. Dahnil pun pernah mengatakan bahwa pembentukan TGPF akan menjadi fokus Prabowo-Sandiaga seumpama terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Dahnil mengatakan, meski sejak awal mengawal kasus Novel, dia tak berada dalam posisi menjadikan kasus itu komoditas politik. Sebagai anggota Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga, Dahnil mengklaim dirinya terus mendorong agar TGPF dibentuk secara independen. "Yang ingin kami dorong di tim BPN adalah memastikan TGPF independen," kata dia.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Dukung Komitmen Prabowo Subianto Berantas Korupsi, Novel Baswedan Usulkan 4 Strategi Ini

11 hari lalu

Dukung Komitmen Prabowo Subianto Berantas Korupsi, Novel Baswedan Usulkan 4 Strategi Ini

Novel Baswedan mengusulkan 4 strategi pemberantasan korupsi untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Kata Novel Baswedan soal Pembentukan Kortas Tipikor Polri

14 hari lalu

Kata Novel Baswedan soal Pembentukan Kortas Tipikor Polri

Wakil Kepala Satgasus Pencegahan Korupsi Polri sekaligus eks penyidik KPK, Novel Baswedan, menanggapi soal pembentukan Kortas Tipikor Polri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bentuk Kortas Tipikor Polri, Novel Baswedan Bakal Gabung?

15 hari lalu

Jokowi Bentuk Kortas Tipikor Polri, Novel Baswedan Bakal Gabung?

Wakil Kepala Satgasus Pencegahan Korupsi Polri, Novel Baswedan, meresposns apakah ia akan bergabung atau tidak dengan Kortas Tipikor yang baru terbentuk.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Siap Hadapi Praperadilan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Kenapa Novel Baswedan Bilang Dagelan?

15 hari lalu

KPK Sebut Siap Hadapi Praperadilan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Kenapa Novel Baswedan Bilang Dagelan?

KPK sebut siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin terkait dengan penetapan status tersangka.

Baca Selengkapnya

KPK Tunggu Praperadilan Selesai untuk Periksa Sahbirin Noor, Novel Baswedan: Dagelan

17 hari lalu

KPK Tunggu Praperadilan Selesai untuk Periksa Sahbirin Noor, Novel Baswedan: Dagelan

Eks penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan KPK tak perlu menunggu praperadilan untuk memeriksa tersangka, seperti Sahbirin Noor.

Baca Selengkapnya

Kejanggalan TWK Penyebab 58 Pegawai KPK Dipecat Tiga Tahun Lalu

32 hari lalu

Kejanggalan TWK Penyebab 58 Pegawai KPK Dipecat Tiga Tahun Lalu

Berbagai kejanggalan mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) terungkap. Modus untuk menyingkirkan 58 pegawai KPK berintegritas, Novel Baswedan dkk.

Baca Selengkapnya

Polemik Tes Wawasan Kebangsaan KPK 3 Tahun Lalu, Novel Baswedan dkk: Jokowi yang Pecat Kami

32 hari lalu

Polemik Tes Wawasan Kebangsaan KPK 3 Tahun Lalu, Novel Baswedan dkk: Jokowi yang Pecat Kami

Sebanyak 58 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan dkk diberhentikan tiga tahun lalu. Apa kata mereka yang disingkirkan dengan TWK saat itu?

Baca Selengkapnya

Tiga Tahun Lalu Tes Wawasan Kebangsaan Korbankan 58 Pegawai KPK: G30S TWK

32 hari lalu

Tiga Tahun Lalu Tes Wawasan Kebangsaan Korbankan 58 Pegawai KPK: G30S TWK

Tiga tahun lalu, per Kamis, 30 September 2021, sebanyak 58 pegawai KPK diberhentikan disebut karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK, Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Beri Respons

32 hari lalu

Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK, Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Beri Respons

Novel Baswedan mengatakan Dewas KPK seharusnya bisa langsung memeriksa Alexander Marwata meski tidak ada laporan.

Baca Selengkapnya

Sederet Putusan MK Tolak Uji Materi dan Perkara Konstitusi, Teranyar Tolak Permohonan Novel Baswedan dkk

49 hari lalu

Sederet Putusan MK Tolak Uji Materi dan Perkara Konstitusi, Teranyar Tolak Permohonan Novel Baswedan dkk

MK tercatat membuat sejumlah putusan menolak sederet uji materi maupun perkara konstitusional. Terakhir tolak permohonan Novel Baswedan dkk.

Baca Selengkapnya