Sekjen PBB Sayangkan Desakan Mundur terhadap Yusril Ihza Mahendra

Reporter

Antara

Editor

Amirullah

Rabu, 2 Januari 2019 09:38 WIB

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, bertemu di Istana Bogor, Jawa Barat, 30 November 2018. Selain itu, dua tokoh ini menunaikan salat Jumat bersama di Masjid Baitussalam, Kompleks Istana. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Ferry Noer menyayangkan desakan mundur yang dilayangkan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia terhadap Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. Desakan ini muncul setelah Yusril menjadi kuasa hukum pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca: Kata Yusril Ihza, Ia Tak Paksa Kader PBB Pilih Jokowi

"Saya sangat menyayangkan desakan dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang disampaikan dalam diskusi di Jawa Timur. Diskusi itu tidak mengundang dan melibatkan Pak Yusril Ihza Mahendra," kata Afriansyah melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 2 Januari 2019.

Ferry mengatakan Dewan Dakwah selama ini tidak pernah mengajak dan melibatkan Yusril untuk berdiskusi. Karena itu dia menilai desakan mundur itu justru mendiskreditkan Yusril. Menurut Ferry, cendikiawan Muslim Thohir Luth yang menyuarakan agar Yusril mundur dalam forum Dewan Dakwah bukanlah kader PBB. Dia menduga Thohir memiliki agenda memecah-belah PBB.

Ferry berharap simpatisan dan kader partai tidak terpancing atas desakan tersebut, karena adanya upaya adu domba yang dilakukan untuk memecah belah PBB. "Para kader PBB harus tetap tenang dan terus fokus menghadapi Pemilihan Legislatif 2019," ujar dia.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Forum Silaturahim Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Timur meminta MS Ka'ban sebagai Ketua Majelis Syuro DPP Partai Bulan Bintang menegur Yusril Ihza Mahendra selaku ketua umum partai tersebut atas sikap politiknya pada Pemilihan Umum Presiden 2019.

Baca: Jadi Pengacara Jokowi, Yusril Berharap PBB Untung di Pemilu 2019

Menurut Dewan Dakwah, para kader belum dapat memahami keputusan Yusril bersedia menjadi pengacara Pasangan Calon Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia menegaskan kepeduliannya terhadap Partai Bulan Bintang selaku wali amanah bersama 27 ormas Islam yang turut membidani lahirnya PBB untuk melanjutkan perjuangan politik Partai Masyumi.

Sementara itu, MS Ka'ban mengatakan gonjang-ganjing politik di tubuh PBB saat Yusril menjadi pengacara pasangan capres nomor urut 01 belum bisa dipahami secara jernih oleh keluarga besar, simpatisan dan kader partai. "Akan tetapi, seribut dan seriuh apapun, PBB harus tetap utuh. Puluhan tahun saya mengenal Yusril selaku pribadi yang tetap konsisten dalam perjuangannya," kata Ka'ban.

Berita terkait

Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

38 menit lalu

Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

Pergantian Yusril Ihza Mahendra dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang dianggap telah dilakukan secara demokratis dan sah.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

13 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

16 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

17 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Wacana Nomenklatur Baru Kabinet Prabowo-Gibran untuk Tambah Jumlah Menteri, Bagaimana Aturannya?

4 hari lalu

Wacana Nomenklatur Baru Kabinet Prabowo-Gibran untuk Tambah Jumlah Menteri, Bagaimana Aturannya?

Kabinet Prabowo-Gibran ditengarai akan gemuk, untuk mengubah aturan jumlah menteri harus ada nomenklatur baru. Bagaimana aturannya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Masalah Fotonya Dicopot di Kantor PDIP Daerah

10 hari lalu

Jokowi Tak Masalah Fotonya Dicopot di Kantor PDIP Daerah

Jokowi menganggap bingkai foto presiden yang tidak terpasang cuma sekadar foto.

Baca Selengkapnya

Prabowo Tambah 40 Kementerian, Kata Pakar Hukum hingga Wapres Ma'ruf Amin

11 hari lalu

Prabowo Tambah 40 Kementerian, Kata Pakar Hukum hingga Wapres Ma'ruf Amin

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana menambah jumlah kementerian di kabinetnya menjadi 40.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

11 hari lalu

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menambah nomenklatur kementerian dengan amendemen UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

11 hari lalu

Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

Yusril mengatakan, Prabowo bisa menambah nomenklatur kementerian dengan melakukan revisi Undang-Undang Kementerian Negera.

Baca Selengkapnya

Yusril Dukung Prabowo Tambah Kementerian, Singgung Kemendikbudristek yang Terlalu Gemuk

11 hari lalu

Yusril Dukung Prabowo Tambah Kementerian, Singgung Kemendikbudristek yang Terlalu Gemuk

Menurut Yusril, setelah Prabowo dilantik jadi presiden, ia bisa langsung mengeluarkan Perppu terkait penambahan nomenklatur kementerian.

Baca Selengkapnya