Soal Tes Baca Al Quran untuk Capres, Amien Rais: Itu Lucu Sekali

Selasa, 1 Januari 2019 14:06 WIB

Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais dalam paparannya saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 26 Juli 2018. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus senior yang juga Ketua Dewan Kehormatan
Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menilai adanya usulan tes baca Al-Quran untuk para calon presiden yang bertarung dalam Pemilu 2019 merupakan hal yang tak relevan.

Baca juga: Kubu Jokowi: Banyak yang Menanyakan Keistiqomahan Amien Rais

"Itu lucu sekali," ujar Amien ditemui usai menjadi pembicara dalam Pengajian Refleksi Akhir Tahun yang digelar di masjid kampus Universitas Ahmad Dahlan (UAD) unit 4 jalan ring road selatan Yogya Senin 31 Desember 2018.

Sebelumnya, polemik tantangan tes baca Al-Quran disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Dai Aceh, Tgk Marsyuddin Ishak di Banda Aceh, Sabtu, 29 Desember 2018.

"Untuk mengakhiri polemik keislaman capres dan cawapres, kami mengusulkan tes baca Al Quran kepada kedua pasangan calon," kata Tgk Marsyuddin saat itu.

Advertising
Advertising

Namun Mantan Ketua MPR itu menilai tes baca Al Quran lebih cocok jika diterapkan untuk profesi yang lebih terkait. "Kalau untuk (memilih) pimpinan pondok pesantren boleh lah ya," ujarnya.

Amien sangsi jika orang yang hafal Al Quran otomatis perilakunya akan sesuai ilmu yang dimiliki. Yakni sesuai ajaran Al-Quran.

"Sebab banyak juga orang yang hafal Al Quran tapi perangainya seperti orang tidak beriman, jadi itu bukan ukuran," ujarnya.

Amin menggambarkan, banyak juga orang yang seolah berperilaku alim ternyata banyak pula yang masuk bui karena perilaku melanggar hukum.

Baca juga: Fadli Zon Sebut Pengkritik Amien Rais Parasit Demokrasi

"Sementara di satu sisi orang yang kelihatannya abangan, tapi perilakunya jujur, itu di mata Allah tentu lebih bagus," ujarnya.

Amien Rais pun menilai tes baca Al-Quran juga akan lebih relevan jika diterapkan semisal untuk agenda memilih pimpinan di organisasi masyarakat Islam. Misalnya dalam muktamar Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Amien setuju saja.

"Tapi kalau memaksa diterapkan untuk memilih (presiden) itu tidak tepat, nanti ke mana-mana, yang ini harus hafal injil, dan sebagainya," ujarnya.

Berita terkait

Modus Penyelewengan Dana BOS

1 hari lalu

Modus Penyelewengan Dana BOS

Penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS diduga masih terus terjadi di banyak satuan pendidikan secara nasional.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

2 hari lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

2 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Kegiatan Setelah Kalah Pilpres: Anies Jeda Politik, Mahfud Md Kembali ke Kampus, Ganjar Aktif Lagi di Kagama

4 hari lalu

Kegiatan Setelah Kalah Pilpres: Anies Jeda Politik, Mahfud Md Kembali ke Kampus, Ganjar Aktif Lagi di Kagama

Anies Baswedan mengatakan bakal jeda sebentar dari urusan politik setelah Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) dibubarkan.

Baca Selengkapnya

Total Aset BFI Finance Indonesia Rp 24,2 Triliun per Kuartal I 2024

8 hari lalu

Total Aset BFI Finance Indonesia Rp 24,2 Triliun per Kuartal I 2024

BFI Finance mencatat laba bersih terkumpul pada kuartal I sebesar Rp 361,4 miliar.

Baca Selengkapnya

KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

11 hari lalu

KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.

Baca Selengkapnya

Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK, Prabowo-Gibran Tetap Pemenang Pilpres 2024

11 hari lalu

Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak MK, Prabowo-Gibran Tetap Pemenang Pilpres 2024

Prabowo-Gibran tetap menjadi Pemenang Pilpres 2024 setelah MK membacakan putusan yang menolak gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya

Anies Minta Anak Muda Tak Putus Asa dengan Proses Politik

11 hari lalu

Anies Minta Anak Muda Tak Putus Asa dengan Proses Politik

Anies Baswedan menyampaikan terima kasih kepada anak-anak muda yang telah memberi warna baru pada pilpres kali ini.

Baca Selengkapnya

Potensi Terbelah Putusan Mahkamah Konstitusi

11 hari lalu

Potensi Terbelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dinilai sulit mengabulkan permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

12 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya