TEMPO.CO, Jakarta - Komando Distrik Militer 0809 Kediri dan Kepolisian Resor Kota Kediri menyita ratusan buku yang menyinggung PKI dan komunisme di dua toko buku.

Baca: Seputar Buku Berisi Isu PKI dan Komunisme yang Disita TNI - Polri

Penyitaan ini mengundang reaksi dari sejumlah kalangan. Direktur Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, mempertanyakan maksud TNI dan polisi. "Yang nyita saja belum tentu paham isi bukunya," kata Erasmus, Kamis, 27 Desember 2018.

Peristiwa penyitaan buku PKI itu bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Sebelumnya, beberapa hal yang berbau PKI, misalnya buku maupun kegiatan diskusi, kerap ditindak aparat maupun organisasi masyarakat anti-PKI. Berikut ini adalah sejumlah peristiwa yang dihimpun Tempo sejak 2016 hingga 2018.

1. Pembubaran Lokakarya Eks Korban 1965 di Cianjur

Lokakarya eks korban 1965 yang rencananya digelar di salah satu wisma di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat pada Kamis, 14 April 2016 batal. Sejumlah organisasi masyarakat di sana menentang acara tersebut dengan alasan menjadi forum kebangkitan PKI.

Koordinator kegiatan lokakarya, Bejo Untung, mengatakan kegiatan itu sejatinya dilaksanakan untuk mendiskusikan soal hak asasi manusia, bukan soal politik. "Pemerintah sudah berjanji akan menyelesaikan kasus 65," kata dia. Lantaran suasana tidak kondusif, kegiatan itu pun dialihkan ke Jakarta.

Ujang, salah satu anggota ormas Gerakan Reformis Islam Cianjur mengatakan tidak ada tempat untuk PKI dan antek-anteknya. Menurut dia, PKI adalah musuh bersama. "Kalau ada kegiatan seperti itu, sebaiknya dibubarkan. NKRI tidak ada tempat untuk PKI, termasuk di Cianjur," ujar dia. Sementara, kepolisian menganggap kegiatan eks korban 1965 ini tanpa pemberitahuan sehingga tak bisa dilanjutkan.

2. World Press Freedom Day di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta

Peringatan World Press Freedom Day di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta dibubarkan aparat Kepolisian Resor Kota Yogyakarta pada Selasa malam, 3 Mei 2016. Rencananya, acara tersebut akan diisi dengan pemutaran film dokumenter karya Rahung Nasution yang bertajuk 'Pulau Buru Tanah Air Beta'.

"Kapolda DIY memerintahkan kegiatan ini harus dibubarkan," ujar Kepala Bagian Operasional Polresta Yogyakarta, Sigit Haryadi kala itu. Alasannya, materi acara bisa memicu konflik horizontal. Namun, pernyataan itu lantas dibantah oleh Kepala Kepolisian Daerah Yogyakarta Prasta Wahyu Hidayat. Ia menyatakan hanya memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan acara.

Turut hadir dalam pembubaran itu sekitar 20 orang anggota Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri (FKPPI). Mereka menuding acara peringatan WPFD di AJI Yogyakarta menjadi ajang propaganda PKI.

<!--more-->

3. Polisi menyita buku-buku tentang PKI di Grobogan, Jawa Tengah

Kepolisian Resor Grobogan menyita beberapa buku yang berisi tentang cerita sejarah maupun tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI). Kaepala Polres Grobogan Ajun Komisaris Besar Indra Dharmawan Iriyanto menyatakan penyitaan buku dilakukan setelah ada laporan dari masyarakat.

“(Buku-buku itu) dijual di toko swalayan,” kata Indra Dharmawan kepada Tempo, Rabu, 11 Mei 2016. Sebanyak tujuh judul buku disita polisi, antara lain 'Siapa Dalang G30S PKI', 'The Missing Link G30S PKI', 'Fakta dan Rekayasa G30S PKI', 'Komunisme Ala Aidit', 'Tempo Musso', 'Peristiwa 1 Oktober',dan 'Njoto: Peniup Saxofon di Tengah Prahara'.

4. Razia buku bermuatan ideologi sosialisme dan komunisme di Surabaya

Polisi merazia penjual buku bermuatan ideologi sosialisme dan komunisme di Surabaya pada Mei 2016. Salah seorang penjual menyatakan telah didatangi intelijen. “Salah satu kawan saya yang jualan buku-buku pergerakan minggu lalu didatangi intel,” kata Adi, pelapak buku online yang berdomisili di Wonokromo saat dihubungi Tempo, Senin, 16 Mei 2016. Kawannya lantas ketakutan dan enggan diwawancara.

Adi mengatakan, seorang kawannya itu berjualan buku-buku sejarah dan pergerakan berbagai ideologi termasuk sosialisme dan komunisme. Tak hanya berjualan secara online, ia juga membuka perpustakaan sekaligus toko buku kecil-kecilan di kawasan Surabaya Timur. Seorang berpakaian preman sempat mendatangi toko bukunya dengan gelagat yang tak lazim. “Dia ditanya-tanya, ‘ada buku Marxisme, nggak?’ tanpa menyebut judul bukunya,” kata Adi. Karena ketakutan, kawannya memilih berbohong dengan menjawab bahwa stok sedang habis.

Saat itu, Kepala Kepolisisan RI Jenderal Badrodin Haiti menyatakan aparat kepolisian tak menyita buku-buku yang dianggap berisi ajaran komunisme dari toko, kampus, maupun percetakan. Menurut Badrodin, pengambilan buku hanya untuk contoh yang nantinya diserahkan ke Kejaksaan Agung guna diteliti.

<!--more-->

5. Pelarangan Diskusi Insiden 1965 di Sekretariat Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Polisi melarang pelaksanaan diskusi Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966 di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu,16 September 2017. Juru bicara Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan larangan diskusi tersebut disebabkan karena pelaksanaan diskusi tersebut tanpa izin dari pihak kepolisian.

“Kalau menyampaikan pendapat ya boleh saja, tapi kan harus sesuai peraturan undang-undang,” ujar Argo saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 16 September 2017. Diskusi itu awalnya akan dilaksanakan selama dua hari, yakni 16 hingga 17 September 2017. Berbagai pembicara dijadwalkan hadir di antaranya Asvi Warman Adam, Refly Harun, Martin Aleida, dan beberapa tokoh lainnya.

Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65 Bedjo Untung meluapkan kemarahannya atas pelarangan Seminar Sejarah 1965 oleh pihak kepolisian. Ia juga menolak jika seminar ini dikaitkan dengan isu kebangkitan komunisme di Indonesia. “Seminar ini tidak ada kaitannya dengan PKI dan tidak pernah menyebut kebangkitan PKI. Justru yang menyebarkan hoax inilah yang harus diusut,” kata Bedjo.

6. Pengepungan Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta lantaran diduga melaksanakan acara yang berkaitan dengan PKI

Sejumlah besar massa mengepung gedung Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada Senin dinihari 17-18 September 2017. Mereka memprotes acara "Asik Asik Aksi" yang mereka duga berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia dan Komunisme. Sehari sebelumnya, di lokasi yang sama polisi juga membubarkan acara seminar 1965. "Asik Asik Aksi" digelar pada Minggu sore sebagai bentuk solidaritas atas pelarangan seminar tersebut.

Simak: ICJR Pertanyakan Maksud TNI Sita Buku Berkata PKI di Kediri

"Massa datang mengepung gedung LBH, meneriakkan ancaman mengerikan, melakukan stigma dan tuduhan-tuduhan tak berdasar, serta mencoba masuk, melempari dengan batu dan melakukan provokasi-provokasi, serta mencoba membuat kerusuhan," kata Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati dalam siaran pers, Senin, 18 September 2017 dini hari.

Macam-macam teriakan massa bergema malam itu, mulai dari meminta peserta acara yang ada di dalam LBH untuk keluar hingga meneriakkan ajakan untuk mengganyang PKI. Kerusuhan terjadi mulai sekitar pukul 01.00 WIB saat massa mulai melempar batu ke arah petugas kepolisian. Bentrokan mulai mereda kala gas air mata mulai ditembakan oleh aparat keamanan.