Polda Riau Bantah Terlibat Perusakan Baliho SBY dan Demokrat

Reporter

Antara

Editor

Elik Susanto

Selasa, 18 Desember 2018 00:53 WIB

Kapolda Riau yang baru Brigjen Pol Widodo Eko Prihastopo di Pekanbaru, Riau, Jumat, 24 Agustus 2018. ANTARA FOTO/Rony Muharrman

TEMPO.CO, Pekanbaru - Kepolisian Daerah Riau membantah pernyataan Andi Arief, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Andi Arief menyebut adanya informasi keterlibatan Polda dalam perusakan baliho SBY (Susilo bambang Yudhoyono) maupun atribut Partai Demokrat di Pekanbaru.

Baca: SBY Sebut Polisi Hebat Usut Perusakan Atribut Demokrat

"Saya katakan tidak ada itu. Hati-hati mengatakan pendapat jika tidak ada buktinya," kata Kepala Polda Riau Inspektur Jenderal Widodo Eko Prihastopo di Pekanbaru, Senin, 7 Desember 2018.

Kapolda mengatakan hal itu saat menjawab pertanyaan wartawan terkait salah satu cuitan Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya yang menyebut adanya informasi keterlibatan Polda dalam insiden perusakan atribut Demokrat di Pekanbaru pada Sabtu, 15 Desember 2018.

Menurut Widodo, seseorang tidak boleh menduga-duga jika tidak ada bukti. Sebab, akan ada konsekuensi hukum jika hal tersebut dilakukan. "Dugaan boleh dilakukan selama itu ada bukti. Kami tentunya sebagai warga masyarakat tidak boleh menduga, berandai-andai. Hati-hati, ada sanksi hukumnya," kata Widodo.

Jajarannya, lanjut Widodo, tidak ada yang terlibat dalam kasus perusakan. Yang jelas, saat ini Polda Riau telah menetapkan seorang tersangka perusakan atribut Demokrat di Pekanbaru. Tersangka berinisial HS, 22 tahun, sudah ditahan di Polres Kota Pekanbaru.

Advertising
Advertising

Selain HS, Kapolda juga mengatakan, jajarannya turut menetapkan dua tersangka perusakan atribut partai lainnya. Bedanya, dalam perkara ini kedua tersangka berinisial KS dan MW ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara perusakan atribut PDI Perjuangan di wilayah Tenayan Raya, Pekanbaru.

Ketiga tersangka dari dua perkara, kata Widodo, seluruhnya ditangani Polres Kota Pekanbaru dan dilakukan penahanan karena ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Mereka dijerat dengan Pasal 170 KUHP Jo 406 tentang Perusakan.

"Dari dua kasus itu, dua TKP (tempat kejadian perkara) itu. Kami tetapkan tiga tersangka. HS di Jalan Sudirman. Kemudian Ks dan MW di Jalan Tenayan Raya," katanya.

Baca: Langkah SBY Hadapi Perusakan Atribut Partai Demokrat

Bantahan juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, tidak ada pengurus maupun anggota partainya menjadi dalang pengrusakan bendera Demokrat di Pekanbaru, seperti yang dituduhkan Andi Arief. "Kalau ada yang mengatakan di Pekanbaru sana, kami dituduh merusak bendera Demokrat, itu bukan karakter PDI Perjuangan," kata Hasto Kristiyanto.

Andi Arief sebelumnya mencuit tentang adanya informasi keterlibatan Polda Riau dan PDI Perjuangan dalam insiden perusakan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru. Melalui akun twitter @AndiArief_ dia menyebut memperoleh informasi keterlibatan Polda dan partai tertentu dalam insiden perusakan atribut Demokrat.

"Ada dua fakta dan informasi dari perusakan atribut Partai Demokrat di Riau yang cukup memprihatinkan. Pertama, pengakuan suruhan pengurus PDIP. Kedua ada informasi keterlibatan Polda. Dua-duanya membahayakan dan masih kami dalami. Ini bukan sekedar baleho!!!," begitu cuitan Andi Arief yang diunggah pada Minggu, 16 Desember 2018.

DEWI NURITA

Berita terkait

Tim Hukum PDIP Beberkan Persiapan Sidang Perdana Lawan KPU di PTUN Besok

2 jam lalu

Tim Hukum PDIP Beberkan Persiapan Sidang Perdana Lawan KPU di PTUN Besok

PDIP menggugat KPU RI ke PTUN. Menyoal perubahan PKPU tanpa melalui proses di DPR.

Baca Selengkapnya

Saat Hakim MK Pertanyakan Caleg PKB yang Cabut Gugatan ke PDIP

4 jam lalu

Saat Hakim MK Pertanyakan Caleg PKB yang Cabut Gugatan ke PDIP

Kuasa hukum mengaku mendapat informasi pencabutan itu dari kliennya saat sidang MK tengah berlangsung.

Baca Selengkapnya

Soal Peluang Dukung Khofifah di Pilkada Jatim, Said Abdullah PDIP: Kami Sudah Duduk Bersama

18 jam lalu

Soal Peluang Dukung Khofifah di Pilkada Jatim, Said Abdullah PDIP: Kami Sudah Duduk Bersama

Said juga merespon soal adanya kabar pertemuan dengan Khofifah dengan secara tertutup.

Baca Selengkapnya

May Day: Sejarah Hari Buruh sampai Jadi Libur Nasional di Era Presiden SBY

18 jam lalu

May Day: Sejarah Hari Buruh sampai Jadi Libur Nasional di Era Presiden SBY

Polri menyiapkan ribuan anggotanya di sejumlah daerah mengawal aksi buruh memperingati May Day, Rabu besok,

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Keunggulan Khofifah dari Risma di Pilkada Jatim, Apa Saja?

22 jam lalu

Pengamat Sebut Keunggulan Khofifah dari Risma di Pilkada Jatim, Apa Saja?

Posisi Risma sebagai kader PDIP dinilai mampu memberikan keuntungan bagi Khofifah di Pilkada Jatim.

Baca Selengkapnya

Ketum Projo Budi Arie Pastikan Jokowi Bukan Lagi Kader PDIP

1 hari lalu

Ketum Projo Budi Arie Pastikan Jokowi Bukan Lagi Kader PDIP

Ketika ditanya peluang Jokowi masuk partai lain, Budi Arie meminta publik menunggu. Dia juga bicara soal peluang Jokowi masuk Golkar.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

1 hari lalu

5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

Jokowi jadi satu-satunya presiden Indonesia yang dipecat dari partai, inilah 5 Presiden Indonesia yang juga menjadi petinggi partai.

Baca Selengkapnya

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

1 hari lalu

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik setelah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih Pilpres 2024. Ke mana saja?

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya