Jokowi Serahkan 92 SK Perhutanan Sosial di Jambi

Reporter

Vindry Florentin

Editor

Amirullah

Minggu, 16 Desember 2018 20:13 WIB

Presiden Jokowi meresmikan Pembukaan Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan GLF 2018 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 20 September 2018. Tujuan pelibatan masyarakat setempat adalah mewujudkan keadilan dalam sektor agraria. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan 92 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 91.997,54 hektare kepada masyarakat Kota Jambi. Penyerahan surat itu dilangsungkan di Taman Hutan Pinus Kenali, Kota Jambi, pada Ahad, 16 Desember 2018.

Baca: Gerilya Kubu Prabowo Gerogoti Suara Jokowi di Jawa Tengah

Jokowi menuturkan, surat keputusan itu dibagikan kepada sekitar 8.165 kepala keluarga (KK). "Artinya satu KK mendapatkan kurang lebih 10 hektare. Ini gede," ujarnya seperti dilansir keterangan tertulis.

Surat pengelolaan lahan yang diserahkan kepada masyarakat Jambi itu terdiri dari sebanyak 15 unit SK Hutan Desa seluas 42.667 hektare untuk 553 KK, dan 38 unit SK Hutan Kemasyarakatan seluas 18.870 hektare untuk 3.922 KK.

Pemerintah juga membagikan 33 unit SK Hutan Tanaman Rakyat seluas 28.998,61 hektare untuk 3.411 KK, serta 6 unit SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan seluas 1.461,93 hektare untuk 279 KK.

Advertising
Advertising

Dengan SK tersebut, masyarakat diberi hak mengelola lahan selama 35 tahun. Jokowi mengingatkan agar masyarakat penerima memanfaatkan lahannya untuk digarap dan ditanami dengan baik. Jika tidak digarap, baik oleh perusahaan besar maupun masyarakat, SK tersebut akan dicabut. "Sudah diberikan tapi saya cek di lapangan enggak digarap, janjian tak cabut ini juga," ujarnya.

Baca: Jokowi Pastikan Tunjangan Kinerja Babinsa Cair Pekan Depan

Jokowi mengatakan, pemerintah menyerahkan keputusan mengelola lahan kepada masyarakat. Tak masalah jika lahan tersebut akan ditanami kopi hingga sawit.

Namun khusus sawit, dia mengingatkan bahwa produksi Indonesia saat ini sudah sangat besar. Produksinya sekitar 42 juta ton per tahun dari 13 juta hektare lahan. Jika produksinya semakin bertambah, bukan tidak mungkin harganya juga akan jatuh. Terlebih lagi ada penolakan dari Eropa.

"Sekarang untuk sawit saya beritahu, ada penolakan dari Uni Eropa. Di sana menanam juga yang mirip sawit, bukan sawit tapi. Minyaknya mirip-mirip, minyak bunga matahari di Prancis," ujarnya.

Dia mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam memilih komoditas yang akan ditanam dan tidak hanya berfokus pada sawit. Ia memberi contoh nilam yang biasa digunakan sebagai minyak untuk parfum dan kosmetik.

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

34 menit lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

4 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

7 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

17 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

17 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

19 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

22 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya