Iluni UI Lakukan Somasi ke Pembuat Poster Deklarasi Dukung Jokowi

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Amirullah

Jumat, 14 Desember 2018 17:15 WIB

Gedung Rektorat Universitas Indonesia. TEMPO/Gunawan Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Alumni Universitas Indonesia atau Iluni UI melayangkan somasi kepada pihak yang membuat dan menyebarkan poster terkait deklarasi dukungan Iluni UI untuk calon presiden Joko Widodo atau Jokowi. Alasannya, Iluni UI menganggap poster tersebut telah mencatut lembaganya dan Ketua Umum Iluni UI.

Baca: Tim Jokowi Klarifikasi Strategi Menyerang Erick Thohir

“Yang kami somasi adalah penyalahgunaan nama dan foto atas nama Iluni UI yang digunakan untuk dukungan kepada kontestan tertentu,” kata Ketua Umum Iluni UI, Arief Budhy Hardono dihubungi Sabtu, 15 Desember 2018.

Somasi dilakukan setelah beredarnya poster acara deklarasi Iluni UI mendukung Jokowi - Ma'ruf. Acara itu bakal digelar pada Sabtu, 12 Januari 2019 di Plaza Pintu Senayan Gelora Bung Karno. Surat undangan itu berlatar kuning, dengan wajah Jokowi dan Ma'ruf Amin sambil mengacungkan jari telunjuk. Dalam poster tersebut juga tampak foto Ketua Iluni UI Arief Budhy Hardono dan beberapa orang berjaket kuning.

Baca: Jokowi - Ma'ruf Targetkan Kemenangan Minimal 60 Persen di Aceh

Advertising
Advertising

Arief mengatakan beredarnya poster itu telah meresahkan alumni UI. Karena itu, Arief mengatakan pihaknya mensomasi pihak yang telah membuat dan mengedarkan poster tersebut. Arief menuntut pembuat undangan untuk menarik atau membekukan penyebaran undangan. Dia juga menuntut mereka minta maaf ke Iluni UI.

Bila tuntutan itu tak digubris hingga tiga hari setelah somasi dikirim, Arief mengancam akan melaporkan pihak tersebut ke pihak berwajib. “Tidak menutup kemungkinan pengurus Iluni UI akan melaporkan hal ini ke pihak berwajib,” kata dia.

Catatan koreksi: Berita ini telah dikoreksi pada Sabtu, 15 Desember 2018 pukul 13.58 WIB. Koreksi dilakukan pada paragraf satu dan tiga.

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

2 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

5 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

5 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

6 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

6 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

6 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

9 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

10 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

17 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya