Bupati Cianjur Kena OTT KPK, Ribuan Warga Gelar Selamatan

Jumat, 14 Desember 2018 15:25 WIB

Ribuan warga memadati landmark Alun-alun Cianjur menggelar selamatan setelah Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar ditangkap KPK, Jumat 14 Desember 2018. TEMPO/ Deden Abdul Aziz

TEMPO.CO, Cianjur - Ribuan warga dari berbagai wilayah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memadati Alun-alun Cianjur, setelah waktu salat Jumat. Mereka meluapkan kegembiraannya karena Bupati Cianjur Irvanto Rivano Muchtar terciduk dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 12 Desember 2018.

Baca: Terjerat Kasus Suap, Bupati Cianjur Minta Maaf ke Warganya

Siti Komariah, 35 tahun, warga Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, sekitar 3 kilometer dari pusat kota, mengaku datang ke Alun-alun Cianjur karena ada selamatan ngaliwet 1.000 kastrol. Dia membawa keluarganya ikut berdesak-desakan masuk ke landmark alun-alun yang sedang dalam proses pembangunan.

"Saya sekalian piknik saja karena ada taman alun-alun yang indah di depan Masjid Agung Cianjur. Katanya ada selamatan juga karena bupati ditangkap KPK," ujar Siti di Cianjur, Jumat 14 Desember 2018.

Bupati Cianjur ditetapkan sebagai tersangka. KPK menduga Irvan dan sejumlah pihak meminta, menerima, dan memotong pembayaran terkait Dana Alokasi Khusus Pendidikan Kabupaten Cianjur pada 2018 sebesar 14,5 persen dari total Rp 46,8 miliar. Dari jumlah itu, KPK menengarai Irvan mendapat jatah 7 persen.

Baca: KPK: Uang Korupsi Bupati Cianjur Diserahkan di Halaman Masjid

Ahmad Adnan, 30 tahun, sopir angkutan umum, mengaku sehari ini hanya bekerja setengah hari karena ingin ikutan selamatan ngaliwet di alun-alun. "Daripada narik tapi macet, mending ikutan ramai-ramai ke alun-alun. Ternyata ramai juga," ujarnya.

Ahmad mengaku mengikuti informasi soal ditangkapnya Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, oleh KPK. Dia pun ikut merayakan kegembiraan bersama warga yang lain.

Advertising
Advertising

"Ya, bersyukur kalau korupsi diberantas karena menyengsarakan rakyat, termasuk kami sopir angkutan umum," tandas dia.

Asep Toha dari Forum Gerakan Masyarakat Peduli Korupsi mengatakan, bahwa reaksi warga Cianjur dengan mengadakan selamatan ini sebagai refleksi dari ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Bupati Irvan. "Menurut saya ini reaksi yang wajar karena warga merasa tidak puas," kata Asep.

Baca: KPK Tahan Kakak Ipar Bupati Cianjur

Asep menganggap bahwa ini momentum untuk melakukan bersih-bersih pejabat dan aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur dari praktek korupsi. "Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membersihkan praktek korupsi di Kabupaten Cianjur," tandasnya.

Berdasarkan pantauan Tempo, sejak bubar salat Jumat, warga sudah mulai memadati lokasi sekitar alun-alun dan Masjid Agung Cianjur. Jalan Siliwangi pun macet. Warga yang membludak akhirnya menjebol pintu gerbang masuk alun-alun.

Beberapa warga memanfaatkan landmark alun-alun untuk berswafoto. Ada juga yang merusak kandang ayam hiasan dan mengeluarkan ayamnya. Simbol Cianjur jago itu semula akan disembelih. Namun niat itu batal karena segera diamankan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur.

Hingga berita ini ditulis, warga masih belum beranjak dari alun-alun. Sambil menunggu liwet matang, mereka berjalan-jalan seputar pendopo yang menyatu dengan alun-alun.

Berita terkait

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

20 menit lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

6 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

11 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

20 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

20 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

22 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

23 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya