TEMPO.CO, Yogyakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Busyro Muqoddas menyesalkan tindakan kepolisian yang dianggap terburu-buru dalam menangani kasus dugaan penyelewengan dana kemah pemuda.

Baca: Dana Kemah Dipermasalahkan, Dahnil Anzar: Polisi Hina Jokowi

"Saya khawatir sekali kalau penanganan kasus (dana kemah) itu tidak sistematis seperti berdasarkan temuan BPK. Ini malah menimbulkan public distrust (ketidakpercayaan masyarakat)," ujar Busyro ditemui di sela Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta, Selasa, 27 November 2018.

Kasus dana kemah itu turut menyeret Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Busyro yang kini duduk sebagai Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai seharusnya polisi mendalami dulu kasus itu sebelum diungkap ke publik.

Busyro menganggap kasus dana kemah itu masih dalam proses penyelidikan. Anehnya, Badan Pemeriksa Keuangan dikabarkan tak menemukan dugaan penyimpangan. "Maka polisi sebaiknya mendalami dulu kasus itu dengan BPK sebelum melangkah lebih lanjut," ujar Busyro.

Baca: Soal Dana Kemah, Dahnil Anzar Minta Jokowi Turun Tangan

Dia juga menuturkan polisi seharusnya bisa berhitung agar kasus tersebut tak menjadi bumerang bagi institusi Polri. Apalagi kasus dana kemah itu diungkap menjelang dan saat Muktamar Pemuda Muhammadiyah dilakukan.

"Seharusnya polisi bisa memetakan mana kasus prioritas itu agar tak muncul opini miring dari publik. Apa tak ada penundaan? Karena kasus lain bisa terjadi penundaan," ujarnya.

Menurut Busyro polisi sepatutnya memberi contoh untuk memprioritaskan kasus-kasus yang muatannya lebih berat. Dia berharap kasus dana kemah bisa dilihat secara bijaksana, karena masih ada kasus-kasus besar lain, seperti penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang belum menemukan titik terang.

"Berat kalau sampai terjadi public distrust. Polisi bisa dianggap hanya sebagai alat kekuasaan, apalagi ini menjelang pemilu," ujarnya.