JK Sebut Pertemuan KAHMI Satu Tingkat di Atas Perkumpulan Arisan

Sabtu, 24 November 2018 16:46 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Rapat Koordinasi Nasional I Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam di Abadi Suite Hotel, Jambi, 24 November 2018. Foto: Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan pertemuan para alumni HMI atau KAHMI berada satu tingkat di atas perkumpulan orang-orang yang hendak arisan. Berbeda dengan arisan, JK ingin di tiap pertemuan alumni HMI ada saling tukar pemikiran.

Baca juga: Keluarga Lafran Pane dan KAHMI Gelar Tasyakuran Pahlawan Nasional

Hal itu ia sampaikan dalam pidatonya di pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Hotel Abadi, Jambi, Sabtu, 24 November 2018. Menurut JK, pertemuan anggota KAHMI seharusnya tidak sekedar nostalgia masa lalu. "Karena itulah apabila bertemu di KAHMI ini harus bertemu secara intelektual," kata JK.

Menurut JK, jika pertemuan anggota KAHMI tidak berbicara secara intelektual maka perkumpulan ini tidak lebih istimewa dari organisasi massa lainnya. "Sebagai orang intelektual, sama dengan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), maka kita harus inovatif," ucapnya.

JK menuturkan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan adalah perkembangan teknologi yang cepat dan bagaimana memenangkan persaingan dalam hal berinovasi. Sebabnya ia ingin anggota KAHMI bisa membicarakan tentang kemajuan teknologi dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

Advertising
Advertising

"Oleh karena itu saya menyarankan untuk pertemuan (rakornas) berikutnya, kita bicara teknologi, bicara keilmuan, ekonomi, hal-hal apa yang dibutuhkan masyarakat dewasa ini untuk kemajuan," tuturnya.

JK berujar KAHMI harus tetap fokus bicara soal ilmu pengetahuan dan teknologi dan jangan terbawa oleh politik praktis. Ia menegaskan KAHMI tidak bisa dijadikan sebagai alat kekuasaan perorangan.

Berbeda dengan organisasi lainnya, kata JK, KAHMI merupakan organisasi massa yang bersifat intelektual. Karena itu, JK ingin KAHMI konsisten hanya membicarakan hal-hal keilmuan, teknologi, ekonomi, dan lainnya yang bertujuan untuk kemajuan bangsa.

Baca juga: Cerita Jokowi di Munas KAHMI dan Gelar Pahlawan untuk Lafran Pane

Atas dasar itu, kata dia, di KAHMI berkumpul banyak intelektual meski secara politik berbeda pandangan. "Ada yang di Golkar seperti saya dan pak Akbar, saudara Rokhmin Dahuri di PDIP, ada lagi di Hanura," ujarnya.

Soliditas yang terbangun di antara anggota KAHMI itu terancam rusak jika organisasi sudah dibawa-bawa ke urusan politik. Ia meminta dalam rakornas ini tidak ada pembahasan terkait politik praktis terutama menuju pemilihan umum 2019.

"Kita bicara ilmiah saja. Kiya tidak bisa bicara nanti April (2019) pilih siapa, ini tidak bisa di sini karena pasti pecah kalau kita bicara keberpihakan di KAHMI ini," ujarnya.

Berita terkait

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

9 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

24 hari lalu

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) akan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 M di Jakarta. Rencananya, JK juga akan menerima kunjungan para kolega di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Batal Hadiri Acara Silaturahmi dengan Pimpinan Nasional KAHMI, Mengapa?

33 hari lalu

Jokowi Batal Hadiri Acara Silaturahmi dengan Pimpinan Nasional KAHMI, Mengapa?

Kehadiran Jokowi di acara itu sebelumnya dikonfirmasi oleh Ketua Nasional KAHMI Ahmad Doli Kurnia.

Baca Selengkapnya

Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

44 hari lalu

Tolak Munas Golkar Dipercepat, Jusuf Kalla: Harus Desember, Kalau Dipercepat Munaslub Namanya

Jusuf Kalla menolak Munas Golkar dipercepat. Menurut dia, Munas Golkar sudah ditetapkan pada Desember 2024.

Baca Selengkapnya

Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

45 hari lalu

Jelang Pengumuman Rekapitulasi Pemilu, Anies dan Muhaimin Buka Puasa di Rumah JK

Anies dan Muhaimin akan menghadiri undangan buka puasa bersama JK sore ini. Menurut Timnas Amin ini adalah undangan terbatas JK ke beberapa tokoh.

Baca Selengkapnya

Mengenang Nurcholis Madjid, Cendekiawan Muslim dengan Spektrum Menulis Luas

47 hari lalu

Mengenang Nurcholis Madjid, Cendekiawan Muslim dengan Spektrum Menulis Luas

Nurcholis Madjid atau Cak Nur dikenal dengan konsep pluralismenya yang mengakomodasi keberagaman atau ke-bhinneka-an keyakinan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

55 hari lalu

Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

Menurut Said, JK tak mau ada beban politik di pemerintahan selanjutnya. JK tak mau beban ekonomi dan politik digabungkan.

Baca Selengkapnya

Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

56 hari lalu

Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?

Menurut JK, Pemilu 2024 sudah diatur oleh pemerintah dan orang-orang tertentu. Sehingga ia menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia sejak 1955.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

56 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Mahfud Md: Pandangan Negarawan

Mahfud Md mengatakan pernyataan Jusuf Kalla terkait Pemilu 2024 sebagai Pemilu terburuk sebagai pandangan seorang negarawan.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

57 hari lalu

Jusuf Kalla Beri Catatan Soal Pemilu 2024, APBN Program Makan Siang Gratis, Bansos, dan Hak Angket DPR

Jusuf Kalla atau JK mengomentari berbagai soal dalam Pemilu 2024, APBN makan siang gratis, hingga usung hak angket untuk indikasi kecurangan pemilu.

Baca Selengkapnya