Pesan JK: KAHMI Agar Tak Jadi Alat Kekuasaan Perorangan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla disambut sejumlah pejabat setibanya di Bandara Sultan Thaha, Jambi, Sabtu 24 November 2018. Dalam kunjungan kerja seharinya, Wapres dijadwalkan melakukan sejumlah agenda di antaranya menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), meninjau RSUD Raden Mattaher dan mengecek penggunaan dana desa di Kabupaten Muarojambi. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan

    Wakil Presiden Jusuf Kalla disambut sejumlah pejabat setibanya di Bandara Sultan Thaha, Jambi, Sabtu 24 November 2018. Dalam kunjungan kerja seharinya, Wapres dijadwalkan melakukan sejumlah agenda di antaranya menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), meninjau RSUD Raden Mattaher dan mengecek penggunaan dana desa di Kabupaten Muarojambi. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI di Hotel Abadi, Jambi, Sabtu, 24 November 2018. Dalam kesempatan itu, JK berpesan agar KAHMI tidak boleh dijadikan sebagai alat kekuasaan.

    Baca juga: Mahfud MD Larang KAHMI Berkoalisi dengan Kekuatan Politik

    "KAHMI gak bisa kita dijadikan alat kekuasaan perorangan," kata JK dalam sambutannya.

    Berbeda dengan organisasi lainnya, kata JK, KAHMI merupakan organisasi massa yang bersifat intelektual. Karena itu, JK ingin KAHMI konsisten hanya membicarakan hal-hal keilmuan, teknologi, ekonomi, dan lainnya yang bertujuan untuk kemajuan bangsa.

    Atas dasar itu, kata dia, di KAHMI berkumpul banyak intelektual meski secara politik berbeda pandangan. "Ada yang di Golkar seperti saya dan pak Akbar, saudara Rokhmin Dahuri di PDIP, ada lagi di Hanura," ujarnya.

    Soliditas yang terbangun di antara anggota KAHMI itu terancam rusak jika organisasi sudah dibawa-bawa ke urusan politik. Ia meminta dalam rakornas ini tidak ada pembahasan terkait politik praktis terutama menuju pemilihan umum 2019.

    Baca juga: JK Tutup Munas KAHMI, Mahfud MD: Kami Anak Kandung Republik...

    "Kita bicara ilmiah saja. Kita tidak bisa bicara nanti April (2019) pilih siapa, ini tidak bisa di sini karena pasti pecah kalau kita bicara keberpihakan di KAHMI ini," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.