Jokowi Ingin Tabok Penyebar Hoax PKI, Gerindra: Tak Pantas

Jumat, 23 November 2018 20:05 WIB

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry Juliantono. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menilai pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ihwal menabok penyebar hoax yang menyebut dirinya anggota Partai Komunis Indonesia tidaklah pantas.

Baca juga: Polisi Tangkap Pemilik Akun Instagram Pembuat Hoax Jokowi PKI

"Pernyataan itu memperlihatkan beliau tidak pantaslah untuk jadi presiden," kata Ferry di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 23 November 2018.

Ferry enggan menilai apakah diksi itu tepat diucapkan oleh seorang presiden. Dia hanya menekankan, Jokowi semakin tidak pantas menjadi presiden untuk periode kedua.

"Udah makin enggak pantes. Bilang aja, makin enggak pantes," kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga ini.

Advertising
Advertising

Ferry melanjutkan, Jokowi makin terlihat tak bisa menutupi kegundahannya terhadap tekanan untuk mempertahankan kekuasaan. Apalagi, Ferry berujar, elektabilitas Jokowi sebagai petahana justru stagnan.

Ferry pun mengklaim bahwa elektabilitas Prabowo dan Sandiaga justru mengalami tren kenaikan. Dia mengaku tim Prabowo optimistis dan akan tetap berfokus pada isu ekonomi untuk memenangi pilpres 2019.

"Realitas politiknya memperlihatkan elektabilitas Pak Jokowi mandek. Menurut survei internal kami tren elektabilitas Prabowo - Sandi signifikan," kata Ferry.

Baca juga: Akhir Pekan, Jokowi Kumpulkan Relawan Palembang Klarifikasi PKI

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali mengeluhkan isu PKI yang dilekatkan kepada dirinya. Keluhan itu diungkapkan saat tengah membagi-bagikan sertifikat tanah di Lampung Tengah pada hari ini.

Jokowi mengaku telah bersabar selama empat tahun dengan isu tersebut. Kali ini, dia berujar ingin mencari siapa penyebar rumor itu dan menabok pelakunya.

"Ini yang kadang-kadang haduh, mau saya tabok orangnya di mana, saya cari betul," kata Jokowi

Berita terkait

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

18 menit lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

4 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

5 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

6 jam lalu

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

7 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

8 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

8 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

9 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

9 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

11 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya