Polri Pantau Rencana Reuni 212 di Monas, Ada Tiga Catatan

Reporter

Andita Rahma

Rabu, 14 November 2018 03:23 WIB

Ribuan umat Muslim ikuti hadiri acara Reuni Akbar 212 di kasawan silang Monas, Jakarta Pusat, 2 Desember 2017. Maria Fransisca.

TEMPO.CO, Jakarta – Polri terus memantau rencana dilakukannya Reuni 212 di Lapangan Monumen Nasional pada 2 Desember 2018.

Baca juga: Reuni Akbar 212, Ada Ceramah Rizieq Shihab dan Nissa Sabyan

"Kami sudah monitor mereka akan ada kegiatan, tetapi saya selaku Kadiv Humas mengimbau supaya tidak dilaksanakan," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto saat dikonfirmasi, Selasa, 13 November 2018.

Nantinya jika aksi tetap dilaksanakan, Setyo mengingatkan agar aksi tersebut mengikuti peraturan yang berlaku. Aksi diminta agar tidak membuat kegaduhan, keonaran, dan keributan. Terlebih lagi, dikhawatirkan bila aksi menimbulkan kerusakan.

Advertising
Advertising

Setyo menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian daerah. Dalam hal ini, Polda Metro Jaya memiliki atensi khusus, mengingat reuni 212 rencananya akan digelar di Monas yang merupakan wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Persaudaraan Alumni (PA) 212 saat ini tengah mempersiapkan rencana digelarnya Reuni 212. Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif mengatakan rencananya, reuni 212 akan digelar di Monas.

Simak juga: Ma'ruf Amin Sebut Reuni Alumni 212 Mengandung Unsur Politik

"Kita akan tausiyah, zikir, sekaligus memperingati Maulid Nabi di hari Ahad bulan Desember tanggal 2," kata Slamet di kantor Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Jakarta, Jumat, 9 November 2018.

Bahkan, Slamet mengatakan, Reuni 212 itu akan diisi dengan tausiyah dari Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab

ANDITA RAHMA | FRISKI RIANA

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

11 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya