TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto enggan menanggapi penangkapan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Arab Saudi. Menurut dia, hal itu merupakan wewenang pemerintahan Arab Saudi.

Baca: Tudingan Hoax VS Fakta Rilis Dubes Arab Saudi soal Rizieq Shihab

"Bagaimana proses di sana ya serahkan ke pemerintah Arab Saudi," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 9 November 2018.

Rizieq Shihab diperiksa oleh kepolisian Arab terkait bendera hitam yang mengarah pada ciri-ciri gerakan ekstrimis. Dari foto yang beredar, bendera tersebut diduga terpasang di dinding belakang kediaman Rizieq di Arab.

Penangkapan ini dibenarkan oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel. Dia mengatakan Rizieq ditangkap oleh Kepolisian Mekkah pada 5 November 2018 dan kemudian dilepaskan pada esok harinya dengan jaminan.

Penangkapan Rizieq di Arab ini juga disebut sebagian pihak dalam campur tangan Badan Intelijen Negara (BIN). Akun Twitter @IB_HRS menyebut ada informasi yang masuk ke Rizieq bahwa pihak intelijen (BIN) telah menyewa rumah di sekitar kediaman imam besar FPI itu untuk memantau aktivitasnya selama 1x24 jam dan telah lama diketahui oleh Rizieq.

Adapun, Wiranto tak mau mengomentari dugaan keterlibatan BIN dalam penangkapan Rizieq ini. "Saya tak bahas (informasi) yang katanya-katanya," kata Wiranto.

Baca: Dituduh Intervensi Rizieq Shihab, BIN: Saudi Negara Berdaulat

Juru bicara BIN, Wawan Hari Purwanto, membantah lembaganya terlibat dalam penangkapan Rizieq Shihab ini. Menurut dia, penangkapan itu murni dilakukan oleh kepolisian Arab Saudi. "Saudi adalah negara berdaulat yang tidak bisa diintervensi oleh Indonesia," ujar Wawan dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 8 November 2018.