Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Rapat Kerja Pemerintah Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah di Jakarta, 28 Maret 2018. Rapat kerja dihadiri oleh Bupati, Walikota dan Ketua DPRD seluruh Indonesia. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah terus berinovasi untuk mereformasi birokrasi. Salah satunya dengan menerapkan moratorium terhadap beberapa hal. "Agar birokrasi efisien dan memiliki daya guna yang baik," kata dia saat membuka International Public Service Forum 2018 di JCC, Rabu, 6 November 2018.
JK menuturkan moratorium yang dilakukan antara lain moratorium pegawai negeri sipil (PNS) yang bersifat administratif. Harapannya, jenis PNS tersebut tak bertambah banyak. Pemerintah memilih memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan administrasi.
Dari kebijakan itu pemerintah mulai berpikir untuk mengurangi eselon. "Sekarang berjejer eselon 1, 2, 3, 4 semua harus memaraf, sehingga kadang-kadang surat terbalas baru satu atau dua bulan akibat banyaknya yang harus diparaf," ujar JK.
Tak hanya itu, pembuatan keputusan juga seringkali lama sekali karena terlalu banyak pejabat yang terlibat. Kondisi itu diperparah dengan kekhawatiran dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi. JK berujar kekhawatiran yang membuat kehati-hatian berlebihan sehingga menimbulkan keterlambatan.
Moratorium lainnya ialah melarang pembangunan kantor, kecuali untuk sekolah, pelayanan kesehatan, dan gedung riset. Pengurangan itu bertujuan untuk mengurangi potensi penambah jumlah birokrat. JK mengatakan pemerintah juga melakukan moratorium pemekaran daerah. Sebab, kata dia, pemekaran daerah menambah panjang jalur demokrasi dan menambah banyak urusan yang dapat dilaksanakan pemerintah yang ada.
Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok
22 hari lalu
Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) akan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 M di Jakarta. Rencananya, JK juga akan menerima kunjungan para kolega di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.
Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?
53 hari lalu
Apa Dasar JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah Indonesia?
Menurut JK, Pemilu 2024 sudah diatur oleh pemerintah dan orang-orang tertentu. Sehingga ia menilai Pemilu 2024 sebagai pemilu yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia sejak 1955.