Fadli Zon Sebut Pidato Prabowo soal Tolak Impor Dipelesetkan

Selasa, 6 November 2018 14:28 WIB

Fadli Zon. Dok TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon meminta pidato calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, soal kebijakan impor tak dipelesetkan. Menurut anggota tim Badan Pemenangan Nasional itu, Prabowo bukan ingin menyetop kebijakan impor, melainkan mengefektifkannya.

Baca: Yusril Ihza Mahendra Pengacara Kubu Jokowi, Ini Kata Fadli Zon

"Ini banyak diplesetkan karena kalimat tidak diambil utuh. Yang dimaksud Pak Prabowo bukan semuanya (tidak diimpor)," kata Fadli saat ditemui awak media di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 November 2018.

Pernyataan Fadli itu menanggapi serangan kubu lawan terhadap Prabowo soal ujarannya yang berencana tidak akan mengimpor barang dan kebutuhan pokok bila menjadi presiden. Kalimat itu terucap saat mantan Danjen Kopassus itu berkampanye di acara Tabligh Akbar dan Deklarasi Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi (Koppasandi) di Gelanggang Olahraga Gor Soemantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta, Ahad 4 November 2018.

Baca: Fadli Zon: Pidato Prabowo soal Tampang Boyolali Bentuk Keakraban

Advertising
Advertising

“Kita tak perlu impor saudara-saudara, kita harus mampu swasembada pangan. Tidak perlu kirim Rp 3 miliar lebih untuk bayar bahan bakar,” kata Prabowo kala itu.

Fadli membahasakan, maksud Prabowo untuk tidak mengimpor berkisar hanya untuk barang-barang tertentu. Misalnya, beras dan gula. "Barang-barang itu, apa yang bisa diproduksi enggak perlu kita impor," tutur Fadli.

Ia tak menampik ada barang-barang kebutuhan yang memang tidak bisa
diproduksi secara mandiri. Prabowo pun, ujar dia, tak akan menyetop. Fadli mengimbau masyarakat melihat pidato Prabowo secara utuh agar paham konteks pidatonya. "Jangan diambil sepenggal-sepenggal kemudian di-blow up. Orang jadi salah paham," katanya.

Berita terkait

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

19 menit lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

24 menit lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 jam lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

2 jam lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

2 jam lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

2 jam lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

3 jam lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

3 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

Adi Prayitno menyoroti RUU Kementerian Negara yang tak lagi menyebut jumlah kementerian. Postur kabinet nantinya bergantung kebutuhan politik.

Baca Selengkapnya

Impor Turun, Mendag Zulkifli Hasan: Produksi Menurun

5 jam lalu

Impor Turun, Mendag Zulkifli Hasan: Produksi Menurun

Menteri Perdagangan Indonesia, Zulkifli Hasan mengatakan ada penurunan impor non-migas pada April 2024.

Baca Selengkapnya

Hari Pertama Menjabat, PM Singapura Lawrence Wong Rapat Kabinet Hingga Telepon Prabowo

6 jam lalu

Hari Pertama Menjabat, PM Singapura Lawrence Wong Rapat Kabinet Hingga Telepon Prabowo

PM Lawrence Wong pada Kamis mulai bekerja, sehari setelah dilantik sebagai perdana menteri keempat Singapura.

Baca Selengkapnya