ICW Pertanyakan Komitmen Pemerintah terhadap Kasus Novel Baswedan

Reporter

Syafiul Hadi

Kamis, 1 November 2018 10:32 WIB

Terpampang spanduk ungkapan kekecewaan KPK kepada Presiden Jokowi terkait 16 bulan kasus penyiraman Novel Baswedan , Jumat 21 Juli 2018 /TEMPO-TAUFIQ SIDDIQ

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Menurut dia, pemerintah belum menunjukkan tindakan berarti dalam penyelesaian kasus ini.

"Ada jarak yang besar antara komitmen lisan dengan tindakan konkret," ujar Donal saat dihubungi Tempo, Kamis, 1 November 2018. Ia mengatakan pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata dalam penyelesaian kasus Novel Baswedan.

Baca: Wadah Pegawai KPK Peringati 500 Hari Teror ke Novel Baswedan

Hal itu, kata dia, dapat ditunjukkan dengan pembentukan tim khusus untuk menyelidiki kasus yang sudah berjalan sekitar satu setengah tahun ini. "Harusnya (pemerintah) buat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Itu satu bukti."

Penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan sudah tepat 500 hari berlalu. Wajah Novel disiram dua orang tak dikenal dengan air keras di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 11 April 2017. Penyerangan itu terjadi seusai Novel salat subuh di Masjid Al Ihsan tak jauh dari rumahnya. Akibatnya, mata kiri Novel hampir buta dan harus menjalankan sejumlah operasi di Singapura.

Baca: Pelaku Penyerangan Novel Baswedan Muncul ...

Polisi menangkap sejumlah terduga pelaku dalam proses penyelidikan kasus ini. Namun melepaskan terduga pelaku itu dengan alasan tidak terbukti menyerang. Polisi juga sudah dua kali merilis sketsa wajah terduga pelaku. Meski demikian, lebih dari setahun peristiwa itu berlalu, polisi belum menemukan pelaku yang sebenarnya.

Donal meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja polisi karena tak ada kemajuan penanganan perkara ini hingga hari ke500. "Harusnya ada evaluasi sebab banyak kasus lain yg lebih rumit ditangani polri tapi bisa terungkap," ucapnya.

Donal berpendapat ada kejanggalan dalam pengusutan kasus ini. Sebab, kata dia, sampai sekarang belum ada satu pun yang jadi tersangka. "Saya menduga bukan bukti yang rumit, tapi keterlibatan pelaku di balik ini yang lebih rumit."

Simak: Novel Baswedan Kembali, KPK: Tuan Presiden ...

Wadah Pegawai KPK menggelar diskusi memperingati 500 hari teror penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Peringatan digelar untuk mendorong Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyelesaikan kasus-kasus penyerangan dan memastikan perlindungan terhadap para penggiat keadilan seperti Novel Baswedan.

Presiden diminta memberikan perhatian penuh terhadap pengusutan kasus penyerangan kepada penggiat keadilan di Indonesia. “Dan memastikan pengusutan kasus dilaksanakan dengan tepat dan tuntas." Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menyampaikannya dalam keterangan tertulis.


SYAFIUL HADI | ROSSENO AJI

Advertising
Advertising

Berita terkait

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

2 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

5 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

6 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

6 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

6 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

7 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

9 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

9 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya