PAN Akan Evaluasi Status Taufik Kurniawan sebagai Pimpinan DPR

Rabu, 31 Oktober 2018 08:09 WIB

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan. Dok. TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengatakan, partainya akan segera mengevaluasi posisi Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Evaluasi ini dilakukan menyusul penetapan Taufik sebagai tersangka kasus suap dalam penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca: Ada Kode Satu Ton dalam Suap Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan

Eddy mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan perihal ini. "Kami akan menjalankan mekanisme yang berlaku di internal partai menyangkut status dan kedudukan anggota DPR yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK," kata Eddy, Selasa malam, 31 Oktober 2018.

Adapun ihwal status Taufik sebagai Wakil Ketua Umum PAN, kata Eddy, akan dibahas secara internal. Eddy berujar, partai saat ini berfokus mengikuti perkembangan proses hukum terhadap Taufik terlebih dulu.

Eddy mengatakan, PAN juga membuka peluang memberi bantuan hukum untuk Taufik. "Jika diminta tentu kami akan berikan bantuan hukum," ujarnya.

Baca: Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Tersangka Suap DAK Kebumen

KPK menetapkan Taufik sebagai tersangka dalam perkara korupsi penganggaran DAK Kabupaten Kebumen yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016. KPK menduga Taufik membantu Bupati Kebumen nonaktif Mohammad Yahya Fuad dalam pengurusan anggaran DAK senilai Rp 100 miliar.

Advertising
Advertising

Taufik merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII. Daerah pemilihan itu meliputi Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen.

Dengan golnya anggaran itu, menurut KPK, Taufik menerima hadiah sebesar 5 persen dari Yahya. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Taufik diduga sudah menerima hadiah senilai Rp 3,65 miliar.

Sebelumnya, nama Taufik disebut dalam persidangan Yahya pada 2 Juli lalu. Yahya mengaku bertemu dengan Taufik di Jakarta dan Semarang. Yahya mengaku, pertemuan itu membicarakan kewajiban fee sebesar 5 persen apabila DAK Kabupaten Kebumen dicairkan. Uang fee itu diserahkan dalam dua kali kesempatan melalui orang suruhan Taufik.

Baca: Fahri Hamzah Sebut Taufik Kurniawan Lama Tak Terlihat di DPR

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah sebelumnya mengatakan akan mengadakan rapat pimpinan DPR untuk membahas langkah-langkah yang diperlukan menanggapi ditetapkannya Taufik sebagai tersangka. Namun, kata Fahri, pimpinan akan menerapkan prinsip praduga tak bersalah terhadap Taufik.

"Dengan prinsip praduga tak bersalah kami juga akan mencoba untuk bertemu dulu dengan Pak Taufik," ujar Fahri di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2018.

ROSSENO AJI | FIKRI ARIGI

Berita terkait

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

5 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

5 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

14 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

1 hari lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

1 hari lalu

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membenarkan Koalisi Indonesia Maju mendukung Khofifah-Emil di Pilgub Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

1 hari lalu

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK

Baca Selengkapnya

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

1 hari lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya