Datangi KPK, Amien Rais Desak Penyidik Tuntaskan Sejumlah Kasus

Senin, 29 Oktober 2018 15:36 WIB

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais tiba di gedung Nusantara V MPR, Senayan, Jakarta pada Senin, 29 Oktober 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama sejumlah tokoh. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menjelaskan kunjungan Amien untuk meminta KPK tak tebang pilih dalam menindak dan menuntaskan sejumlah perkara.

"Kami akan menyampaikan sikap dan beberapa tambahan dokumen, terus kami minta KPK menindaklanjuti beberapa yang sedang diselidiki, supaya berani juga KPK," kata Ferry di kompleks Majelis Permusyawaratan Rakyat, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Oktober 2018.

Baca: Amien Rais Bakal Sambangi KPK Pertanyakan Cekal Taufik Kurniawan

Hal ini diungkapkan Ferry sesaat sebelum meninggalkan Kompleks Parlemen dan menuju gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, bersama sejumlah tokoh lainnya. Ferry, Amien, dan sejumlah tokoh ini sebelumnya menggelar diskusi di lobi Gedung Nusantara V Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Hadir dalam diskusi itu di antaranya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah, aktivis 2019 Ganti Presiden Neno Warisman, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro.

Ada pula mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Chusnul Mariyah, budayawan Betawi Ridwan Saidi, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara yang juga bertindak selaku Koordinator Forum Masyarakat Peduli Penegakan Hukum dan Keadilan, serta sejumlah tokoh lainnya.

Simak: Izin Pinjam Ruang di MPR Dibatalkan, Amien Rais Diskusi Lesehan

Ferry berujar forum tersebut akan meminta KPK menindak tegas sejumlah kasus, di antaranya kasus Meikarta dan kasus perusakan buku merah oleh dua mantan penyidik KPK yang kini tengah diusut, serta kasus reklamasi Teluk Jakarta.

Kasus reklamasi Teluk Jakarta ini sebelumnya menyeret mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta M. Sanusi dan bos PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja. Ferry menilai, KPK perlu menindaklanjuti pengusutan korupsi terkait reklamasi Teluk Jakarta hingga menyasar dalang yang berperan dalam perkara tersebut.

"KPK enggak usah takut untuk mengungkap keterlibatan apakah pengusahanya atau pejabatnya. Kami beranggapan bahwa KPK sudah terlalu, beraninya sama yang kecil-kecil aja, tapi kurang berani sama yang besar-besar," ujar Ferry.

Lihat: Tindakan Amien Rais Dianggap Mengintimidasi Kepolisian

Ferry juga menyinggung soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang tengah dikerjakan pemerintah. Saat berorasi dalam diskusi yang berlangsung di lobi gedung MPR, dia mempertanyakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dipercayakan kepada investor Tiongkok.

Padahal, kata dia, investor Jepang menerapkan sistem keamanan yang lebih tinggi. "Terdapat dugaan pemerintah menetapkan Cina sebagai pemenang karena tanda petik, hengki pengki," kata Ferry.

Kendati diskusi dan desakan ke KPK ini melibatkan sejumlah orang dari koalisi calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Ferry menampik bahwa Badan Pemenangan Nasional ada sangkut-pautnya. "Ini atas nama forum, enggak ada hubungannya sama badan pemenangan," kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga ini.



Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

5 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

10 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

18 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

19 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

21 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

21 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya