Ridwan Kamil: Saya Gak Mau Lagi Komentar Urusan Meikarta

Senin, 29 Oktober 2018 13:27 WIB

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, memberi keterangan pada wartawan seusia menggelar pertemuan tertutup dengan Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Besar Harto Karyawan,Ketua MUI Jabar Rachmat syafei dan para tokoh agama, membahas pembakaran bendera HTI, di Mapolda Jabar, Bandung, Selasa , 23Oktober 2018.

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, dirinya enggan berkomentar lagi soal kasus suap terkait perizinan Meikarta yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saya akan berkomentar setelah urusan selesai di KPK,” kata dia di Bandung, Senin, 29 Oktober 2018.

Baca juga: Ridwan Kamil Mau Panggil Pengembang Meikarta, KPK Imbau Hal Ini

Ridwan Kamil menegaskan dirinya enggan menanggapi lagi kasus Meikarta. “Saya gak akan komentar lagi urusan Meikarta. Mohon media jangan bertanya,” kata dia.

Dia khawatir komentarnya akan dipersepsikan berbeda. “Setiap statemen dari saya, akan ditafsir menjadi sesuatu yang berbeda,” kata Ridwan Kamil. “Niat apa, ditafsir apa.”

Sebelumnya, Ridwan Kamil berencana memanggil Pemerintah Kabupaten Bekasi dan pengembang Meikarta untuk meminta kejelasan tentang perkara perizinan. Ia mengatakan ingin mengetahui duduk perkara proyek tersebut.

Advertising
Advertising

Namun, KPK mengimbau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak melakukan upaya untuk menghambat penanganan kasus suap Meikarta.

Baca juga: Dugaan Suap Meikarta, Ini Saran Ridwan Kamil ke KPK

"Kami ingatkan agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang berisiko menghambat penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK. Karena, tidak tertutup kemungkinan pihak-pihak yang akan dipanggil tersebut juga merupakan saksi bagi KPK," kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat, 26 Oktober 2018.

Berita terkait

PAN Tunggu Golkar soal Kepastian Sandingkan Ridwan Kamil-Zita Anjani

16 menit lalu

PAN Tunggu Golkar soal Kepastian Sandingkan Ridwan Kamil-Zita Anjani

PAN juga telah menyiapkan sejumlah alternatif nama apabila nantinya Golkar menginginkan nama lain. Ada Eko Patrio dan Lula Kamal.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

46 menit lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

3 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

10 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

11 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

12 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

16 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

16 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

17 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya