Mendagri Akan Tunjuk Sekda Jadi Plt Bupati Cirebon

Reporter

Fikri Arigi

Kamis, 25 Oktober 2018 15:17 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri acara resepsi pernikahan putra Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 10 September 2018. TEMPO/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan akan melantik Sekretaris Daerah Cirebon, Rachmat Sutisno sebagai pelaksana tugas Bupati Cirebon menggantikan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra yang diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 24 Oktober 2018.

Baca: KPK Lakukan Operasi Tangkap Tangan Terhadap Bupati Cirebon

"Sekda-nya yang akan kami tunjuk sebagai Plt, sampai berkekuatan hukum tetap. Jangan sampai kosong, jangan sampai tidak ada yang bertanggung jawab," kata Tjahjo di Gedung Sekertariat Negara, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.

Tjahjo menjelaskan soal pengganti Bupati Cirebon sudah disiapkan. Jadi, kata dia, apabila Sunjaya Purwadi Sastra ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini, sudah ada pengantinya.

Ia menjelaskan, dalam kondisi normal, semestinya wakil bupati yang harusnya diangkat menggantikan posisi bupati. Namun, di Cirebon, hal itu tidak bisa dilakukan. Sebab, Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi lebih dulu masuk ke penjara karena terlibat kasus korupsi. Tasiya ditangkap pada April 2018 dalam kasus korupsi dana bantuan sosial 2009-2012.

Baca: Bupati Cirebon yang Kena OTT KPK Punya 70 Bidang Tanah

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sempat menunjuk Selly A Gantina untuk mengisi jabatan Wakil Bupati Cirebon. Namun, sejak September 2018, Selly mengundurkan diri karena maju sebagai calon legislatif dan telah terdaftar di Daftar Calon Tetap (DCT) untuk daerah pemilihan Jawa Barat VIII.

Advertising
Advertising

"Kalau dia baru dilantik sebagai bupati, pasti wakilnya. Kalau tidak ada, di Cirebon itu ya mungkin sekda-nya. Wakilnya ternyata mengajukan diri sebagai caleg anggota DPR," ujar Tjahjo.

Baca: OTT Bupati Cirebon Sisakan Sekda di Pimpinan Pemerintahan

Menurut Tjahjo sebetulnya KPK sudah merancang upaya pencegahan. Kementerian Dalam Negeri juga telah meningkatkan pengawasan dengan melibatkan berbagai pihak seperti KPK, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), kejaksaan, dan kepolisian. Namun, kata Tjahjo, tetap ada saja oknum kepala daerah seperti itu. Meski begitu, ia mengatakan banyak kepala daerah yang memang betul berkomitmen.

Berita terkait

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

1 menit lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

2 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

7 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

2 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya