Alasan KontraS Tuding Jokowi Tak Penuhi Nawacita

Reporter

Friski Riana

Jumat, 19 Oktober 2018 18:33 WIB

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriani. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai belum terungkapnya kasus Novel Baswedan termasuk kegagalan Presiden Joko Widodo memenuhi poin pertama janji hak asasi manusia dalam Nawacita.

Baca: KPK Segera Tagih Perkembangan Kasus Novel Baswedan ke Polri

"Realitasnya justru pejuang antikorupsi dikriminalisasi," kata koordinator KontraS, Yati Andriani, di kantornya, Jakarta, Jumat, 19 Oktober 2018.

Yati mengatakan, poin pertama janji HAM Jokowi dan Jusuf Kalla adalah membangun politik legislasi yang jelas, terbuka, dan berpihak kepada pemberantasan korupsi, penegakkan HAM, perlindungan lingkungan hidup, dan reformasi lembaga penegak hukum.

Namun, pada kasus dugaan penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, Jokowi terus menghindar untuk membentuk tim gabungan pencari fakta kasus Novel Baswedan. "Padahal sudah jelas, sudah lebih dari setahun Polri gagal menemukan pelaku penyerangan terhadap Novel," katanya.

Baca: Novel Baswedan Kembali, KPK: Tuan Presiden, Janjinya Mana?

Selain itu, Yati juga melihat ada upaya pelemahan terhadap KPK. Misalnya, ia menyebutkan adanya perusakan barang bukti oleh bekas penyidik KPK dari kalangan Polri, yang diungkap oleh IndonesiaLeaks.

Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, berbicara dalam acara penyambutan hari pertamanya masuk bekerja setelah 16 bulan menjalani perawatan mata di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018. Dalam kata sambutannya Novel Baswedan membacakan surat terbuka menagih janji yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo untuk mendesak kepolisian agar segera menuntaskan dan mengungkap kasus penyerangan terhadap dirinya. TEMPO/Imam Sukamto

Advertising
Advertising

Semestinya, kata Yati, kasus Novel dapat dengan mudah diselesaikan jika Jokowi menunaikan komitmen poin pertama pada Nawacita itu. Kasus Novel juga bisa dipecahkan jika Jokowi menindaklanjutinya dengan membentuk TGPF.

Kasus penyerangan terhadap Novel terjadi pada 11 April 2017. Novel diserang dua orang saat berjalan pulang selepas menunaikan salat Subuh berjamaah di Masjid Ihsan yang tak jauh dari rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 11 April 2017. Dua orang berboncengan sepeda motor menyiram air keras ke arah Novel.

Baca juga: Pimpinan KPK: Kembalinya Novel Baswedan Menjadi Semangat Baru

Pegawai KPK dan warga masyarakat membentangkan kertas bertuliskan "Novel Kembali Presiden Kemana?" saat menyambut kedatangan Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 27 Juli 2018. TEMPO/Subekti.

Sejak penyerangan terjadi hingga kini, Polri belum mampu menangkap pelakunya. Polisi berdalih kesulitan menangkap pelaku lantaran penyidik belum dapat mengidentifikasi dua orang yang menyiram air keras itu.

Catatan:
Judul berita sudah dikoreksi per Jumat, 19 Oktober 2018, pukul 20.36 WIB.

Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

6 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

11 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

16 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

18 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

19 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan dan Eks Pegawai KPK Lainnya Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

1 hari lalu

Novel Baswedan dan Eks Pegawai KPK Lainnya Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Novel Baswedan dkk melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas dugaan pelanggaran kode etik karena telah melaporkan Anggota Dewas KPK Albertina Ho.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya