TEMPO.CO, Jakarta - Polri mengakui aparatnya menghubungi penyelenggara Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke XVII di Yogyakarta pada November mendatang. Namun mereka menolak hal itu disebut sebagai intervensi.

Baca juga: Muktamar Pemuda Muhammadiyah Diintervensi, Dahnil Anzar ke Polri

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan, Polri justru membangun komunikasi dengan Pemuda Muhammadiyah.

"Jadi tidak Pemuda Muhammadiyah saja, ketika ada organisasi pemuda yang akan melakukan munas, melakukan kegiatan pusat pasti teman-teman (polisi) di wilayah melakukan komunikasi," kata Setyo saat dikonfirmasi, Kamis, 18 Oktober 2018.

Setyo mengatakan, ketika ada suatu acara muktamar akan digelar, maka polisi akan menanyakan berapa jumlah orang yang berangkat dan siapa yang menjadi perwakilan daerah. Hal semacam ini, kata dia, wajar ditanyakan ke seluruh organisasi yang akan mengadakan pertemuan nasional.

"Paling tidak kami tahu bahwa siapa-siapa yang mewakili wilayah itu. Tetapi kalau kami intervensi saya kira tidak," ujar Setyo. Ia sekaligus membantah jika ada pertanyaan yang diajukan polisi di daerah, menggiring atau merekomendasikan agar memilih suatu calon dalam muktamar tersebut.

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Dahnil Anhar Simanjuntak telah melayangkan surat ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada 17 Oktober 2018. Surat atas nama PP Muhammadiyah itu dilayangkan Dahnil untuk mengonfirmasi apakah benar ada instruksi Tito pada personelnya untuk melakukan intervensi.

Sebelumnya, Dahnil Anzar membuat pernyataan yang mengejutkan soal adanya dugaan intervensi aparat kepolisian terhadap penyelenggaraan Muktamar ke XVII Pemuda Muhammadiyah.

Baca juga: Dahnil Anzar Endus Polisi Intervensi Muktamar Pemuda Muhammadiyah

Dugaan Dahnil ini berawal dari laporan beberapa pimpinan daerah dan cabang Pemuda Muhammadiyah. Menurut Dahnil, polisi menanyakan ihwal kapan Muktamar Pemuda Muhammadiyah dilaksanakan, apa saja yang akan dilakukan, dan siapa saja calon ketua umum yang diusung.

“Bahkan ada polisi yang mendorong idealnya yang dipilih itu adalah calon A,” kata Dahnil. Ia pun menyayangkan adanya dugaan intervensi oleh polisi itu. Ia berharap tindakan-tindakan sejenis era Orde Baru itu tak terjadi mengingat Muhammadiyah adalah organisasi yang berdiri jauh sebelum Republik Indonesia berdiri.